Tak Mampu Kendalikan Inflasi, Sekjen Kemendagri Sentil Pemko Padangsidimpuan: “Jangan Berharap Dari Tuhan Yang Maha Esa Saja”

PADANGSIDIMPUAN, hariantabagsel.com- Harga-harga bahan pokok kian menanjak, inflasi makin liar, tapi kinerja Pemko Padangsidimpuan dinilai jalan di tempat.

Sekjen Kemendagri, Tomsi Tohir, mengingatkan hal ini pada Rapat Pembahasan Inflasi seluruh Indonesia, Senin (06/10/25).

“Inflasi tak bisa diturunkan dengan doa saja, harus dibarengi usaha nyata!,” cetus Tomsi Jenderal bintang tiga ini.

Kinerja Pemerintah Kota (Pemko) Padangsidimpuan di bawah komando Wali Kota Letnan Dalimunthe mendapat sorotan tajam dari pemerintah pusat.

Dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar secara virtual dan diikuti seluruh kepala daerah se-Indonesia, Tomsi menyebut masih ada daerah yang terlalu pasrah menghadapi kenaikan harga bahan pokok.

“Dari daftar-daftar itu masih terlihat ada kabupaten dan kota yang berharap anugerah Tuhan Yang Maha Esa saja, usahanya tidak maksimal,” tegas Tomsi dalam paparannya yang disiarkan secara nasional.

Menurutnya, Padangsidimpuan termasuk dalam daftar daerah dengan tingkat inflasi yang tinggi, padahal tidak memiliki hambatan distribusi yang berarti.

Ironisnya, daerah-daerah dengan kondisi geografis jauh lebih berat seperti Papua Pegunungan justru mampu menjaga inflasi di level aman.

“Papua Pegunungan itu medannya sulit, tapi inflasinya hanya 3,55%. Sementara Padangsidimpuan yang aksesnya mudah, justru tinggi 5,37%. Ini kan aneh,” sindirnya.

Sementara Wakil Ketua DPRD Kota Padangsidimpuan, Rusydi Nasution menegaskan, kenaikan harga bahan pokok tidak semata karena panen gagal, tetapi sering kali akibat lemahnya manajemen distribusi di tingkat daerah. Pemerintah daerah, katanya, seharusnya mampu mengantisipasi persoalan ini melalui langkah konkret.

“Pasokan bahan pokok itu hanya dua penyebabnya: panen gagal atau distribusi. Dugaan kita, di Padangsidimpuan ini karena distribusi. Pemko mestinya antisipasi agar harga tidak melonjak,” ujarnya.

Ia juga menyoroti kinerja Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang setiap minggu melakukan pertemuan rutin. Rusydi meminta agar rapat-rapat tersebut tidak hanya menjadi formalitas, melainkan menghasilkan langkah nyata untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.

“Jangan lengah, fokus memperhatikan kondisi ekonomi warga. Karena naiknya harga bahan pokok akan membebani masyarakat secara langsung,” ujarnya dengan nada tegas.

Ketua DPC Gerindra Kota Padangsidimpuan ini berharap, peringatan keras dari Kemendagri ini bagi Pemko Padangsidimpuan agar tidak hanya mengandalkan retorika dan doa, tetapi menunjukkan aksi nyata.

Katanya, publik kini menanti langkah konkret Pemko Padangsidimpuan dalam menstabilkan harga, memperbaiki rantai distribusi, dan memastikan daya beli warga tetap terjaga.

“Karena pada akhirnya, mengendalikan inflasi bukan soal mukjizat, tapi soal kerja keras dan keberpihakan pada rakyat,” katanya.

Untuk diketahui Indonesia mengalami inflasi sebesar 0,21 persen secara bulanan month-to-month (mtm) pada September 2025.

Adapun secara tahunan, inflasi mencapai 2,65 persen year-on-year (yoy). Sedangkan secara tahun kalender, inflasi sebesar 1,82 persen year-to-date (ytd).

Sementara Inflasi di Sumut mencatat laju inflasi tahunan (yoy) pada September 2025 mencapai 5,32 persen.

Kemudian Inflasi tahun kalender (ytd) hingga September 2025 tercatat sebesar 3,60 persen, sedangkan inflasi bulanan (mtm) mencapai 0,65 persen.

Sedangkan untuk Kota Padangsidimpuan mengalami inflasi tahunan (yoy) September sebesar 5,37%, Inflasi bulanan (mtm) sebesar 1.43% dan Inflasi Tahun Kalender (ytd), 4,12%. Data ini termasuk tertinggi dari beberapa kabupaten/kota.

Adapun kenaikan harga bahan pokok ini disumbang dari komoditi beras, cabe merah, rawit kemudian kenaikan harga emas (perhiasan) serta biaya kuliah. (Rel-HT)