Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tengah mematangkan skema jalur alternatif Medan–Berastagi yang dikhususkan bagi kendaraan wisatawan. Langkah ini diambil guna memecah kepadatan kronis sekaligus menekan risiko kecelakaan di ruas utama Jalan Letjen Jamin Ginting. Proyek penataan rute ini dijadwalkan mulai bergulir pada 2027 dan rampung bertahap sepanjang 2028 hingga 2029.
Rencana strategis tersebut dipaparkan Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution saat menggelar pertemuan dengan jajaran pengurus Ikatan Cendekiawan Karo (ICK) di Berastagi, Rabu (2/9/2026).
Bobby menuturkan, usulan pembangunan jalan tol Medan–Berastagi tetap diperjuangkan agar masuk ke dalam cetak biru infrastruktur nasional di Bappenas. Namun, sembari menunggu proses jangka panjang tersebut, Pemprov Sumut memilih opsi percepatan dengan membenahi dan mengintegrasikan ruas jalan eksisting milik lintas instansi (pusat, provinsi, dan kabupaten) di wilayah Deli Serdang serta Karo.
Rencana penataan infrastruktur tersebut mencakup sejumlah titik krusial:
-
Kawasan Sembahe: Pembangunan jalan baru sepanjang 330 meter dan jalan layang (overpass) sepanjang 82 meter yang melintasi jalan nasional menuju arah Tandu Benua, bertujuan memotong tanjakan terjal serta melancarkan arus laju kendaraan.
-
Rest Area Suka Nalu: Pembangunan area peristirahatan terpadu berkonsep ruang terbuka di rute sepanjang 14 kilometer menuju SMK Negeri Murni sebagai titik singgah wisatawan.
-
Trase Baru Sibiru-biru: Pengerjaan trase anyar sepanjang 3,8 kilometer dari Sibiru-biru yang menembus kawasan Pertamina/Simpang Ketaren, melengkapi total intervensi jalur penunjang sekitar 28 kilometer dari Medan.
Dukungan penuh datang dari kalangan akademisi lokal. Perwakilan ICK, Prof. Sukarya Sinulingga, menilai pemetaan jalur alternatif ini akan memangkas sedikitnya 3 hingga 4 titik simpul kemacetan parah yang selama ini memperlambat lalu lintas orang maupun distribusi hasil bumi dari Tanah Karo ke Medan.
Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Sumut segera merampungkan detail teknis dan alokasi anggaran dengan menyerap masukan dari para pakar serta tokoh masyarakat Karo sebelum pengerjaan fisik resmi dimulai.
