PADANG LAWAS UTARA, hariantabagsel.com- Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) di Kabupaten Aceh Timur didorong untuk menjadi motor penggerak ekonomi pedesaan yang berkelanjutan. Hal ini diungkapkan dalam laporan Visitasi Kepemimpinan Nasional yang dilakukan oleh Kelompok II PKN II Angkatan XXIV LAN RI.
Kegiatan ini difasilitasi oleh Dr. Ir. Momon Rivai, M.Sc dengan susunan kelompok yang diketuai oleh Dr. Muslem, S.Ag., M.Pd. (Kepala Dinas Sosial Provinsi NAD) serta Sekretaris Indra Saputra Nasution, S.STP, MM. (Kasat Pol PP Padang Lawas Utara) yang beranggotakan sebanyak 21 orang dari berbagai lintas Instansi.
Laporan ini menyoroti sejumlah tantangan yang dihadapi BUMG dan merumuskan strategi untuk mengatasinya.
Sekretaris Kelompok II, Indra Saputra Nasution, S.STP, MM menyampaikan bahwa meskipun 79% gampong (desa) di Aceh Timur sudah memiliki BUMG, hanya 32% di antaranya yang aktif.
Menurutnya, situasi ini menghambat potensi BUMG untuk berkontribusi secara optimal terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes), penyerapan tenaga kerja, dan penurunan angka kemiskinan.
“Banyak BUMG menghadapi masalah seperti keterbatasan modal, rendahnya kapasitas pengelolaan, dan kurangnya inovasi,” ujar Indra Saputra Nasution.
Strategi Penguatan Kelembagaan untuk Pemerataan Ekonomi Pedesaan Berkelanjutan ini mengidentifikasi empat pilar strategis utama untuk penguatan BUMG, yaitu:
1. Revitalisasi Kelembagaan: Ditargetkan untuk meningkatkan persentase BUMG aktif dari 32% menjadi 70% dalam dua tahun. Strategi ini mencakup pemisahan pencatatan modal BUMG dari gampong, menyediakan pelatihan manajemen, dan restrukturisasi organisasi agar lebih profesional.
2. Penguatan Hilirisasi dan Agregasi Produk Desa: Fokus pada peningkatan nilai tambah produk pertanian dan perikanan (agro-mina) sebesar 30% dalam tiga tahun. Upaya ini akan dilakukan melalui pembangunan fasilitas pengolahan skala desa, kemitraan dengan industri besar, dan fasilitasi sertifikasi produk seperti PIRT, Halal, dan SNI.
3. Perluasan Akses Pasar dan Pembiayaan: Bertujuan untuk meningkatkan jangkauan pasar hingga 50% dan akses pembiayaan bagi 80% BUMG aktif dalam tiga tahun. Caranya adalah dengan memanfaatkan platform e-commerce, menggelar business matching untuk menjalin kemitraan dengan retail modern, dan memfasilitasi akses ke lembaga pembiayaan.
4. Tata Kelola dan Akuntabilitas: Pilar ini menargetkan 100% BUMG aktif memiliki laporan keuangan yang transparan dan diaudit secara independen dalam satu tahun. Langkah-langkahnya meliputi penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) keuangan, penggunaan aplikasi akuntansi sederhana, dan pembentukan tim pengawas independen.
Dengan implementasi strategi ini secara konsisten, diharapkan dapat meningkatkan pendapatan rumah tangga dan penyerapan tenaga kerja lokal secara signifikan, serta berkontribusi pada penurunan kemiskinan di perdesaan.
“Kami berharap karya sederhana ini dapat memberikan manfaat dan mendorong terwujudnya cita-cita bersama menuju kesejahteraan masyarakat Aceh Timur,” tutup Indra Saputra Nasution.
Fasilitator kegiatan, Dr. Ir. Momon Rivai, M.Sc., memberikan apresiasi atas strategi yang komprehensif tersebut. Ia menekankan bahwa penguatan BUMG sebagai lembaga desa merupakan langkah nyata dalam mendukung agenda pembangunan Nasional yang dimulai dari desa.
“Gagasan yang diangkat Kelompok II sangat relevan dengan kebutuhan daerah. Transformasi BUMG harus mampu mengoptimalkan potensi lokal, menjawab keterbatasan desa, sekaligus menciptakan peluang ekonomi baru. Gagasan ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi daerah Kabupaten Aceh Timur,” pungkas Dr. Ir. Momon Rivai.
LAN RI melalui forum PKN II Angkatan XXIV berharap agar strategi ini dapat menjadi referensi penting dalam perumusan kebijakan daerah dan Nasional, sekaligus mendorong terwujudnya desa yang mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan. (Asmar Siregar)
