PADANG LAWAS UTARA, hariantabagsel.com– Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) kembali mencatatkan prestasi membanggakan dengan meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ketujuh kalinya atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Penghargaan tersebut diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara dalam acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang berlangsung di Gedung BPK Perwakilan Sumut, Jumat (29/5/2026).
LHP diserahkan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Sumatera Utara, Paula Henry Simatupang, kepada Bupati Padang Lawas Utara, Reski Basyah Harahap.
Turut mendampingi dalam kegiatan itu, Ketua DPRD Paluta Mula Rotua Siregar, Sekretaris Daerah Dr. Patuan Rahmat Hasibuan, Plt Inspektur Daerah Ir. Hendra Hasan Saleh Siregar, S.T, M.M., Plt Kepala BPKPD Amri Hamonangan Siregar, S.STP., M.M, Plt Kadis Kominfo Jhonson Muda Siregar, serta Plt Sekretaris DPRD Muzni Lelo Halomoan Harahap, S.STP., MSP.
Bupati Reski Basyah Harahap menyampaikan rasa syukur atas capaian tersebut dan mengapresiasi seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Paluta yang dinilai telah bekerja keras dalam menjaga tata kelola keuangan daerah secara transparan dan akuntabel.
“Opini WTP ini merupakan hasil kerja bersama seluruh OPD dan dukungan semua pihak. Capaian ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah demi memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujar Bupati.
Sementara itu, Ketua DPRD Paluta Mula Rotua Siregar menilai raihan opini WTP menjadi indikator positif terhadap pengelolaan keuangan daerah yang semakin baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Kami mengapresiasi capaian opini WTP ke-7 ini. Semoga menjadi dorongan bagi pemerintah daerah untuk terus mempertahankan integritas dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran,” ungkapnya.
Dengan raihan terbaru ini, Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara tercatat telah memperoleh Opini WTP sebanyak tujuh kali, termasuk empat kali secara berturut-turut. Prestasi tersebut menjadi bukti komitmen Pemkab Paluta dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab. (Asmar Siregar-HT)
