PADANGSIDIMPUAN, hariantabagsel.com– Pemerintah Kota (Pemko) Padangsidimpuan mengusulkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027 dengan rencana pendapatan daerah sebesar Rp818.448.865.894 miliar.
Rancangan tersebut disampaikan dalam sidang paripurna DPRD Kota Padangsidimpuan melalui penyampaian Nota Keuangan RAPBD Tahun Anggaran 2027.
Sidang paripurna yang berlangsung, Kamis (19/11/2026) malam ini dipimpin langsung Ketua DPRD Kota Padangsidimpuan, Srifitrah Munawaroh, S.Ak, Wakil Ketua Taty Ariani Tambunan, S.H, Rusydi Nasution, S.T.P., M.M dan dihadiri anggota DPRD, Sekda Kota Padangsidimpuan Rahmat Marzuki Nasution, Sekwan DPRD Roy Susanto Siagian, para staf ahli, asisten dan pimpinan OPD Kota Padangsidimpuan.
Dalam nota keuangan yang disampaikan Wali Kota Padangsidimpuan Letnan Dalimunthe, SKM., M.Kes menyebutkan, pendapatan daerah tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp119,19 miliar, pendapatan transfer Rp689,79 miliar, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp11,57 miliar.
Sementara itu, belanja daerah direncanakan sebesar Rp814.563.865.894. Belanja tersebut terdiri atas belanja operasi sekitar Rp493,58 miliar, belanja modal Rp230,04 miliar, belanja tidak terduga Rp11,85 miliar, serta belanja transfer sekitar Rp78,46 miliar.
Berdasarkan rancangan tersebut, pemerintah daerah memproyeksikan surplus anggaran sebesar Rp3,925 miliar.
Dalam pemaparannya, Pemko Padangsidimpuan menyebutkan bahwa pembangunan tahun 2027 akan difokuskan pada sembilan prioritas, yakni peningkatan daya saing pendidikan, pemerataan pelayanan dasar kesehatan, pemberdayaan masyarakat, penguatan ekonomi kerakyatan, peningkatan kualitas ketenagakerjaan, percepatan pembangunan infrastruktur, pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana, serta pemantapan reformasi birokrasi.
Dari sisi alokasi belanja berdasarkan prioritas, bidang pendidikan dan sumber daya manusia memperoleh anggaran sebesar Rp212,14 miliar atau sekitar 26,4 persen dari total belanja. Sementara bidang kesehatan dialokasikan sebesar Rp184,64 miliar atau sekitar 22,67 persen.
Adapun alokasi untuk bidang infrastruktur direncanakan sebesar Rp29,92 miliar atau sekitar 3,67 persen.
Pemerintah Kota Padangsidimpuan mengakui bahwa alokasi anggaran tersebut masih terbatas dibandingkan dengan kebutuhan pembangunan. Kondisi itu dipengaruhi keterbatasan penerimaan daerah yang juga dipengaruhi situasi perekonomian regional.
Selain itu, terdapat perbedaan alokasi transfer ke daerah setelah terbitnya surat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI Nomor SK-95/TK/2026 tertanggal 29 September 2026 tentang penyampaian rancangan alokasi transfer ke daerah Tahun Anggaran 2027.
Perbedaan tersebut akan menjadi bahan penyesuaian dan pembahasan pada tahapan rapat selanjutnya.
Dalam nota keuangan itu juga ditegaskan bahwa penyusunan RAPBD 2027 diarahkan untuk mendukung visi pembangunan Kota Padangsidimpuan 2025–2029, yakni “Bangkit Bersama Mewujudkan Kota Padangsidimpuan yang MANTAP.”
Pemerintah kota berharap sinergi antara eksekutif, legislatif, masyarakat, dan dunia usaha dapat terus diperkuat guna mendorong pembangunan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Nota Keuangan RAPBD 2027 tersebut selanjutnya diharapkan menjadi bahan kajian dan pembahasan bersama DPRD sebelum ditetapkan menjadi APBD Kota Padangsidimpuan Tahun Anggaran 2027. (Rahmat Efendi Nasution-HT)












