PADANGSIDIMPUAN, hariantabagsel.com– Dinamika pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Padangsidimpuan berlangsung dalam rapat paripurna DPRD, Rabu (19/11/2026). Perdebatan muncul terkait perubahan jadwal pembahasan hingga pengambilan keputusan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD.
Dari pembahasan R-APBD ini mempertontonkan bahwa Blokn13 dengan Blok 17 di internal anggota DPRD Kota Padangsidimpuan ini belum ada kesepakatan.
Ketua DPRD Kota Padangsidimpuan Srifitrah Munawaroh, S.Ak dalam penjelasannya menyampaikan, perubahan jadwal tersebut merupakan tindak lanjut dari keputusan rapat pimpinan DPRD bersama pimpinan fraksi yang digelar pada 16 November 2026.
Ia menjelaskan, berdasarkan keputusan Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kota Padangsidimpuan Nomor 9 Tahun 2026, pembahasan APBD sebelumnya dijadwalkan dimulai pada 12 November 2026 dengan agenda penyampaian nota keuangan, dilanjutkan jawaban Wali Kota pada 13 November, pembahasan di Badan Anggaran, serta pengambilan keputusan tingkat II pada 24 November 2026.
Namun, agenda tersebut mengalami kendala karena rapat paripurna tidak memenuhi kuorum meskipun telah dilakukan penundaan sesuai ketentuan tata tertib DPRD.
“Mengacu pada Pasal 95 ayat (6) Peraturan DPRD Kota Padangsidimpuan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD, apabila kuorum tetap tidak terpenuhi setelah penundaan, pengambilan keputusan diserahkan kepada pimpinan DPRD dan pimpinan fraksi,” sebut Srifitrah Munawaroh.
Atas dasar ketentuan tersebut, rapat pimpinan DPRD bersama pimpinan fraksi pada 16 November 2026 menyepakati perubahan jadwal. Penyampaian nota keuangan Ranperda APBD dijadwalkan pada 19 November 2026, dilanjutkan jawaban Wali Kota pada pukul 20.00 WIB. Sementara itu, pengambilan keputusan tingkat II dijadwalkan pada 27 November 2026 pukul 14.00 WIB.
Ketua DPRD menyebutkan, rapat tersebut dihadiri sejumlah pimpinan fraksi, yakni Fraksi Golkar, PDI Perjuangan, Gerakan Kebangkitan, serta perwakilan Fraksi PKB.
Dalam rapat paripurna, sejumlah anggota DPRD menyampaikan pandangan dan meminta agar perubahan jadwal tersebut tidak mengabaikan kesepakatan maupun aspirasi anggota dewan.
Sementara anggota DPRD yang mewakili 17 anggota penandatangan tuntutan internal Marataman Siregar menegaskan, aspirasi yang disampaikan bukan semata-mata untuk memperpanjang persoalan, melainkan sebagai bentuk introspeksi dan upaya memperbaiki komunikasi antara pimpinan dengan anggota DPRD.
Ia berharap seluruh agenda yang tertunda dapat diselesaikan melalui komunikasi dan kesepahaman bersama. Menurutnya, kepentingan utama seluruh anggota dewan adalah memastikan pembahasan APBD benar-benar berpihak kepada masyarakat.
Selanjutnya, anggota DPRD dari fraksi Partai Golkar Dewi Fortuna menegaskan bahwa keputusan rapat pimpinan dan pimpinan fraksi pada 16 November harus menjadi pedoman karena telah dilaksanakan sesuai mekanisme yang diatur dalam tata tertib DPRD.
Di sisi lain, anggota DPRD dari fraksi Gerakan kebangkitan Khoiruddin Siagian menyebutkan, agar persetujuan dalam rapat paripurna benar-benar mencerminkan suara anggota dewan. Jika tidak tercapai kesepakatan bersama, mekanisme pengambilan keputusan melalui voting dinilai perlu ditempuh sesuai tata cara persidangan.
Sementara Ketua Fraksi Partai Golkar Purnadi, S.E mengungkapkan, meski diwarnai perbedaan pandangan, sejumlah anggota DPRD meminta agar pembahasan APBD tetap dilanjutkan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Mereka mengingatkan bahwa proses pembahasan harus segera dituntaskan mengingat batas waktu penetapan APBD pada 30 November 2026 semakin dekat.
Para anggota dewan juga berharap persoalan internal antara pimpinan dan anggota DPRD dapat diselesaikan melalui forum tersendiri, sehingga tidak menghambat agenda penting yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat Kota Padangsidimpuan.
“Dengan demikian, penyelesaian pembahasan APBD menjadi perhatian utama agar proses penganggaran daerah dapat berjalan sesuai ketentuan dan tepat waktu,” jelas Ketua Fraksi Partai Golkar Purnadi.
Rapat Paripurna Pembahasan R-APBD Tahun 2027 ini turut dihadiri, Wali Kota Padangsidimpuan, Letnan Dalimunthe, Sekda Kota Padangsidimpuan Rahmat Marzuki Nasution, Para Staf Ahli, Para Asisten, Pimpinan OPD, Camat se- Kota Padangsidimpuan. (Rahmat Efendi Nasution-HT)












