PADANGSIDIMPUAN, hariantabagsel.com– Konflik internal di tubuh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padangsidimpuan mulai menjadi sorotan publik. Persoalan komunikasi, transparansi anggaran, hingga pola kepemimpinan di lembaga legislatif tersebut diduga memicu ketegangan antara sejumlah anggota dewan dengan unsur pimpinan DPRD.

Bahkan, dinamika tersebut berdampak terhadap proses pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Padangsidimpuan Tahun Anggaran 2027.

Informasi yang berkembang menyebutkan, seluruh partai politik pendukung Wali Kota Padangsidimpuan, Dr. H. Letnan Dalimunthe, dikabarkan mengambil sikap boikot terhadap pembahasan RAPBD 2027. Namun, sikap dan alasan resmi terkait kabar boikot tersebut belum mendapatkan konfirmasi dari masing-masing fraksi maupun pimpinan partai politik bersangkutan.

Ketegangan internal DPRD ini mencuat setelah beredarnya surat berisi sepuluh poin tuntutan dari sejumlah anggota dewan kepada unsur pimpinan DPRD Kota Padangsidimpuan.

Berdasarkan dokumen surat yang beredar di lingkungan DPRD, nota keberatan tersebut memuat sejumlah tuntutan terkait perbaikan tata kelola kelembagaan, transparansi pengelolaan anggaran, serta penguatan prinsip kepemimpinan kolektif kolegial.

Sepuluh poin tuntutan tersebut dinilai menjadi gambaran adanya persoalan internal yang membutuhkan penyelesaian secara kelembagaan.

Adapun sepuluh poin yang disampaikan kepada unsur pimpinan DPRD Kota Padangsidimpuan meliputi:

Meminta agar setiap rapat paripurna DPRD dipimpin oleh salah satu unsur pimpinan yang ditentukan berdasarkan kesepakatan mayoritas anggota dewan.

1. Kepemimpinan Rapat Paripurna

Meminta agar setiap rapat paripurna DPRD dipimpin oleh salah satu unsur pimpinan yang ditentukan berdasarkan kesepakatan mayoritas anggota dewan.

2. Transparansi Anggaran

Menuntut keterbukaan dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran di lingkungan DPRD Kota Padangsidimpuan.

3. Penguatan Kolektif Kolegial

Mendesak penguatan sistem kepemimpinan kolektif kolegial serta optimalisasi peran Alat Kelengkapan Dewan (AKD).

4. Perlindungan Hak Anggota

Meminta adanya jaminan perlindungan terhadap seluruh hak anggota DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembagian Tugas Pimpinan

Menuntut pembagian tugas yang profesional, proporsional, dan terukur antara Ketua DPRD dengan para Wakil Ketua DPRD.

6. Komunikasi Internal

Meminta terbangunnya koordinasi dan komunikasi yang terbuka antara unsur pimpinan DPRD, pimpinan AKD, fraksi-fraksi, serta seluruh anggota dewan.

7. Profesionalitas Sekretariat DPRD

Menuntut Sekretariat DPRD bekerja secara profesional dan netral, tidak terlibat dalam politik praktis, serta menjalankan tugas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat DPRD juga diharapkan menjalankan fungsi pelayanan dan operasional sesuai aspirasi serta kesepakatan mayoritas anggota dewan.

Evaluasi Staf dan Tenaga Pendamping

Mendesak dilakukannya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja staf DPRD yang dinilai kurang optimal, termasuk tenaga pendamping komisi dan Alat Kelengkapan Dewan lainnya.

9. Kepatuhan terhadap Hasil Rapat Kerja

Menegaskan bahwa seluruh hasil kesepakatan dan rapat kerja DPRD harus menjadi pedoman utama dalam pelaksanaan program maupun penganggaran lembaga legislatif.

Independensi Hak Keuangan Anggota

Menuntut agar hak keuangan anggota DPRD tidak dijadikan alat penekanan ataupun instrumen untuk mengarahkan sikap politik dan pengambilan keputusan anggota dewan.

Pembahasan RAPBD 2027 Terancam Terganggu

Menurut pengamat kebijakan publik, UF Hasibuan munculnya sepuluh tuntutan tersebut menjadi persoalan serius apabila tidak segera diselesaikan. Pasalnya, DPRD memiliki fungsi penting dalam pembahasan dan persetujuan RAPBD bersama pemerintah daerah.

Jika konflik internal terus berlanjut dan berujung pada boikot pembahasan anggaran, bukan tidak mungkin proses pembahasan RAPBD 2027 akan mengalami hambatan.

Kondisi ini tentu menjadi perhatian masyarakat. Sebab, pembahasan RAPBD berkaitan langsung dengan keberlanjutan program pembangunan, pelayanan publik, serta kepentingan masyarakat Kota Padangsidimpuan.

Sementara itu, sikap resmi seluruh fraksi, khususnya partai-partai pendukung Wali Kota Letnan Dalimunthe, terkait kabar boikot pembahasan RAPBD 2027 juga belum terkonfirmasi.

Publik kini menanti langkah penyelesaian dari para pemangku kepentingan agar persoalan internal DPRD tidak sampai mengorbankan kepentingan masyarakat dan agenda pembangunan Kota Padangsidimpuan.

Hingga pada Senin, 16 November 2026 lalu setelah beberapa kali sidang paripurna selama dua hari tidak quorum akibat boikot 17 belas anggota DPRD sidang memutuskan mengembalikan pembahasan RAPBD 2027 ke Banmus untuk kembali dijadwalkan ulang. (Rel-HT)