PADANGSIDIMPUAN, hariantabagsel.com- Dinamika internal di tubuh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padangsidimpuan tengah menjadi sorotan menyusul beredarnya surat yang memuat sepuluh poin tuntutan dari sejumlah anggota dewan kepada unsur pimpinan. Langkah ini disebut-sebut dipicu oleh kekecewaan terhadap pola komunikasi dan keterbukaan di internal lembaga legislatif tersebut, termasuk dari kalangan Fraksi Partai Golkar.
Berdasarkan dokumen surat yang beredar dari lingkungan DPRD Kota Padangsidimpuan, sejumlah anggota dewan menyampaikan nota keberatan sekaligus tuntutan perbaikan tata kelola kelembagaan, transparansi anggaran, serta penguatan sistem kepemimpinan yang bersifat kolektif kolegial.
Dalam surat tersebut, terdapat sepuluh poin utama yang ditekankan oleh para anggota dewan kepada pimpinan DPRD Kota Padangsidimpuan, yakni:
1. Kepemimpinan Rapat Paripurna: Meminta agar setiap rapat paripurna DPRD Kota Padangsidimpuan dipimpin oleh salah satu unsur pimpinan DPRD yang ditentukan berdasarkan kesepakatan mayoritas anggota.
2. Transparansi Anggaran: Menuntut keterbukaan dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran di lingkungan DPRD Kota Padangsidimpuan.
3. Penguatan Kolektif Kolegial: Mendesak penguatan sistem kepemimpinan yang bersifat kolektif kolegial serta optimalisasi peran Alat Kelengkapan Dewan (AKD).
4. Perlindungan Hak Anggota: Menuntut adanya jaminan perlindungan terhadap hak-hak yang melekat pada setiap anggota DPRD sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Pembagian Tugas Pimpinan: Meminta pembagian tugas yang profesional, proporsional, dan terukur antara Ketua DPRD dan para Wakil Ketua DPRD.
6. Komunikasi Internal: Menuntut terjalinnya koordinasi dan komunikasi yang terbuka antara pimpinan DPRD, pimpinan AKD, fraksi-fraksi, serta seluruh anggota dewan.
7. Profesionalitas Sekretariat: Meminta Sekretariat DPRD bekerja secara profesional, menjaga netralitas dengan tidak terlibat dalam politik praktis, serta berpegang teguh pada peraturan perundang-undangan. Sebagai instrumen pelayanan, sekretariat diharapkan menjalankan fungsi operasionalnya sesuai aspirasi dan kesepakatan mayoritas anggota dewan.
8. Evaluasi Staf dan Pendamping: Mendesak dilakukannya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja staf DPRD yang dinilai kurang optimal, termasuk para tenaga pendamping komisi dan AKD lainnya.
9. Kepatuhan pada Hasil Rapat Kerja: Menegaskan bahwa setiap hasil kesepakatan dan rapat kerja DPRD wajib dijadikan pedoman utama dalam pelaksanaan program maupun penganggaran dewan.
10. Independensi Hak Keuangan: Menuntut agar hak keuangan anggota DPRD tidak dijadikan sebagai alat penekanan maupun instrumen untuk mengarahkan sikap politik dan pengambilan keputusan anggota di DPRD.
Hingga berita ini diturunkan, pihak pimpinan DPRD maupun Sekretariat DPRD Kota Padangsidimpuan belum memberikan keterangan resmi terkait tindak lanjut atas surat yang memuat sepuluh poin tuntutan tersebut. (Rahmat Efendi Nasution-HT)












