MEDAN, hariantabagsel.com– Persidangan perkara dugaan tindak pidana korupsi proyek Lanjutan Pembangunan Dek Kelurahan Kantin, Kota Padangsidimpuan, Tahun Anggaran 2022, kembali mengungkap sejumlah fakta penting. Dalam sidang yang berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus, Senin (9/11/2026), sejumlah saksi membeberkan persoalan proses tender, kekurangan dokumen persyaratan teknis hingga pemberian uang tunai yang melibatkan sejumlah pihak.
Sidang dengan agenda pembuktian melalui pemeriksaan saksi terhadap terdakwa Rudi Sahputra Nasution serta pemeriksaan saksi meringankan (a de charge) untuk terdakwa Firmansyah Pohan tersebut dipimpin Hakim Ketua Mohammad Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H., didampingi hakim anggota Muhammad Kasim, S.H., M.H., dan Yudikasi Waruwu, S.H., M.H.
Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menangani perkara tersebut yakni Batara Ebenezer, S.H., dan Natalius Sinta Mardame Tamba, S.H.
Dalam pemeriksaan terhadap terdakwa Rudi Sahputra Nasution, JPU menghadirkan tiga orang saksi, masing-masing Mohd. Ary Junaidi Dwi P., S.E., M.M., selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kota Padangsidimpuan yang menjabat sebagai Kepala UKPBJ pada Tahun Anggaran 2022, serta Syukri Ramadani dan Kemal Idris Batubara, S.T., M.M., yang merupakan anggota Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Kota Padangsidimpuan.
Salah satu keterangan yang menyita perhatian dalam persidangan disampaikan Mohd. Ary Junaidi Dwi P. Ia mengungkapkan bahwa pelaksanaan tender proyek Lanjutan Pembangunan Dek Kelurahan Kantin Tahun Anggaran 2022 sempat mengalami kendala, terutama terkait kelengkapan dokumen dan perizinan pembangunan di kawasan Sungai Batang Ayumi.
Tidak hanya persoalan administrasi tender, saksi juga mengungkap adanya bungkusan berisi uang tunai yang dibawa anggota Pokja Pemilihan, Kemal Idris Batubara. Uang tersebut disebut berasal dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Muhammad Dasuki.
Menurut keterangan saksi, dirinya menolak menerima uang tersebut karena tidak mengetahui secara pasti peruntukannya. Namun, berdasarkan informasi yang diterimanya, sebagian uang tersebut kemudian dibagikan kepada sejumlah anggota Pokja Pemilihan.
Tender Diikuti 32 Perusahaan, Kekurangan Dokumen Pemenang Terungkap
Fakta lainnya disampaikan saksi Kemal Idris Batubara, S.T., M.M. Dalam keterangannya, ia menjelaskan bahwa proses tender proyek tersebut diikuti sebanyak 32 perusahaan, hingga akhirnya menetapkan CV Karya Indah Sumatera sebagai pemenang dengan nilai penawaran sebesar Rp2.374.000.520.
Namun, dalam proses evaluasi, saksi mengakui terdapat kekurangan persyaratan teknis pada dokumen perusahaan pemenang, khususnya terkait Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK).
Padahal, menurut keterangannya, kekurangan persyaratan tersebut seharusnya dapat menjadi dasar untuk menggugurkan peserta tender. Akan tetapi, temuan tersebut tidak ditindaklanjuti dalam proses evaluasi hingga perusahaan itu ditetapkan sebagai pemenang.
Lebih lanjut, Kemal juga membenarkan pernah menerima uang dari PPK Muhammad Dasuki sebesar Rp25 juta. Uang tersebut kemudian dibagikan kepada masing-masing anggota Tim Pokja sebesar Rp4 juta per orang.
Menurut keterangan saksi, pemberian uang tersebut merupakan honorarium kegiatan pengadaan. Ia juga menyebutkan bahwa uang tersebut saat ini telah dititipkan kepada penyidik melalui Rekening Penitipan Lainnya (RPL).
Saksi Ungkap Kekurangan Dokumen dan Dugaan Arahan Pemenangan
Sementara itu, saksi Syukri Ramadani, S.T., yang juga merupakan anggota Pokja Pemilihan, mengungkapkan adanya sejumlah kekurangan dokumen persyaratan pada CV Karya Indah Sumatera.
Kekurangan tersebut antara lain berkaitan dengan dokumen keselamatan konstruksi serta surat pernyataan yang dipersyaratkan dalam proses tender.
Saksi menerangkan bahwa temuan mengenai kekurangan dokumen tersebut tidak disampaikan kepada PPK maupun anggota Pokja lainnya hingga perusahaan bersangkutan ditetapkan sebagai pemenang tender.
Dalam pemeriksaan tersebut, saksi juga sempat menyebut adanya arahan untuk memenangkan perusahaan tersebut. Namun, pada bagian lain keterangannya, saksi menyatakan tidak menerima intervensi dari pihak mana pun.
Perbedaan keterangan tersebut menjadi bagian dari fakta persidangan yang perlu diuji lebih lanjut melalui proses pembuktian di hadapan majelis hakim.
JPU Dalami Mekanisme Tender dan Aliran Uang
Rangkaian pemeriksaan saksi tersebut menjadi bagian penting dalam upaya JPU Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan mengungkap secara menyeluruh fakta-fakta hukum dalam perkara dugaan korupsi proyek Lanjutan Pembangunan Dek Kelurahan Kantin Tahun Anggaran 2022.
Sejumlah aspek yang menjadi perhatian dalam pembuktian di antaranya mekanisme pengadaan barang dan jasa, proses evaluasi dokumen penyedia, penetapan perusahaan pemenang tender, serta keterangan para saksi mengenai pemberian dan aliran uang yang muncul selama persidangan.
Melalui pemeriksaan saksi dan pendalaman alat bukti, JPU berupaya mengungkap keterkaitan berbagai fakta yang terungkap di persidangan guna memperjelas konstruksi perkara tersebut.
Seluruh keterangan saksi selanjutnya akan menjadi bahan pertimbangan majelis hakim dalam menilai dan menguji pembuktian perkara berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan.
Proses persidangan ini diharapkan dapat berjalan secara profesional, objektif, transparan, serta menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. (Rel-HT)
