PADANGSIDIMPUAN, hariantabagsel.com– Aparat Penegak Hukum (APH) baik Kepolisian (Polres Padangsidimpuan) dan Kejaksaaan Negeri (Kejari) Padangsidimpuan untuk secepatnya memanggil dan periksa Kadis Kesehatan Balyan Siregar dan Muharram Roma Uli Panggabean.
Desakan ini karena Dewan Pimpinan Cabang Aliansi Masyarakat Peduli Hukum Padangsidimpuan (DPC AMPUH) menemukan banyak kejanggalan dalam pelaksanaan proyek Rehabilitasi Poskesdes, Rehabilitasi Pustu dan Pengadaan sumur bor di tahun 2026 ini.
Selain itu kuat dugaan proses pengerjaan proyek di Dinas Kesehatan ini berbau praktik kongkalikong antara Kadis Kesehatan Balyan Siregar selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Konsultan Muharram Roma Uli Panggabean.
Karena jika memang melalui prosedur, kenapa beberapa proyek tidak ditayangkan di Rencana Umum Pengadaan (RUP) karena pengadaan barang dan jasa harus di umumkan di RUP. Selain itu tahapan pelaksanaan proyek di Dinas Kesehatan ini terkesan tidak adanya transparansi yang salah satunya ditemukannya sebanyak 4 perusahaan yang selalu mendominasi proyek di Dinas Kesehatan ini.
Keempat perusahaan tersebut diantaranya:
1. CV. Maysah Permata
2. CV. Haditama
3. CV.Tiarani Utama
4. CV. Medhan Cipta Utama
Ketua DPC AMPUH Padangsidimpuan menyesalkan sikap dan kinerja Kadis Kesehatan Kota Padangsidimpuan yang dinilai tidak transparansi dalam hal pelaksanaan kegiatan, untuk hal ini proyek pengadaan barang dan jasa di Dinas yang dipimpinnya.
“Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kadis Kesehatan Kota Padangsidimpuan Balyan Siregar tidak transparansi dalam hal pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari anggaran pemerintah. Sebab, pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan rangkaian proses yang saling berkaitan. Mulai dari perencanaan, penyusunan persyaratan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak hingga pengawasan dan pembayaran proyek,” ucap Ketua DPC AMPUH Padangsidimpuan Arlen Imaniar Harahap kepada media ini, Senin (10/11/2026) sore.
Hal ini katanya dibuktikan, sesuaikan dengan surat konfirmasi resmi yang di layangkan kepada Kadis Kesehatan Kota Padangsidimpuan Balyan Siregar pada tanggal 26 Oktober 2026 kemarin, sampai saat ini belum mendapatkan jawaban atas surat konfirmasi tersebut.
Selain itu AMPUH juga meminta APH untuk memanggil dan meminta pertanggungjawaban konsultan yang bernama Muharram Roma Uli Panggabean, S.T yang kuat dugaan menjadi pemeran utama dalam dalam setiap pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa yang berbau kongkalikong di Dinas Kesehatan ini.
“Kuat dugaan kita konsultan yang bernama Muharram Roma Uli Panggabean ini menjadi konsultan merangkap rekanan dalam setiap kegiatan pengadaan barang dan jasa di Dinas Kesehatan ini,” paparnya.
Selanjutnya, sesuai dengan data dan temuan di lapangan, dalam waktu dekat AMPUH akan melaporkan proyek dugaan praktik kongkalikong yang berbau korupsi di Dinas Kesehatan Kota Padangsidimpuan ini kepada penegak hukum. (Rahmat Efendi Nasution-HT)
