PADANGSIDIMPUAN, hariantabagsel.com– Ketua DPRD Kota Padangsidimpuan, Sri Fitrah Munawaroh Nasution, S.Ak., melaksanakan kegiatan reses di dua lokasi berbeda, yakni Melati Sebrang, Lingkungan V, Kelurahan Sidangkal, pada Jumat (6/11/2026), serta Lingkungan I, Kelurahan Padangmatinggi, pada Sabtu (7/11/2026).
Kegiatan reses tersebut merupakan bagian dari tugas dan tanggung jawab anggota DPRD untuk bertemu langsung dengan masyarakat, menyerap aspirasi, serta mendengarkan berbagai masukan dan kebutuhan warga di daerah pemilihannya.
Reses di kedua lokasi tersebut mendapat sambutan antusias dari masyarakat. Hal itu terlihat dari kehadiran ratusan warga yang mengikuti kegiatan dan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk bertemu langsung dengan pimpinan lembaga legislatif Kota Padangsidimpuan.
Kegiatan ini turut dihadiri Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kota Padangsidimpuan, AR Nasution, S.T., M.T., Kepala Dinas Pertanian, Edi Darwan, Camat Padangsidimpuan Selatan, Syaiful Awal Harahap, Lurah Sidangkal, Nasrun Mulia Sitompul, serta Lurah Padangmatinggi, Elinar Siregar.
Kehadiran sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), camat dan lurah tersebut menjadi bagian penting dalam kegiatan reses, sehingga berbagai aspirasi dan persoalan yang disampaikan masyarakat dapat didengar langsung oleh pihak-pihak terkait sesuai bidang tugas masing-masing.
Melalui kegiatan reses ini, diharapkan terbangun komunikasi yang baik antara masyarakat, DPRD dan Pemerintah Kota Padangsidimpuan. Aspirasi yang disampaikan warga selanjutnya dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan dalam pembahasan program pembangunan serta kebijakan pemerintah daerah.
Reses juga menjadi salah satu sarana untuk memastikan bahwa kebutuhan dan kepentingan masyarakat di tingkat lingkungan dan kelurahan mendapat perhatian dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kota Padangsidimpuan.
Dengan turun langsung ke tengah masyarakat, Sri Fitrah Munawaroh Nasution diharapkan dapat terus memperkuat fungsi representasi DPRD sekaligus mengawal aspirasi masyarakat agar dapat ditindaklanjuti sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku. (Rel-HT)
