TAPANULI SELATAN, hariantabagsel.com– Dugaan kekerasan seksual terhadap seorang perempuan yang saat peristiwa terjadi masih berusia di bawah umur mengundang keprihatinan masyarakat di Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), Sumatera Utara. Korban yang kini berusia 18 tahun dan berinisial NS, warga Kecamatan Saipar Dolok Hole, diduga mengalami kekerasan seksual oleh seorang pria yang masih memiliki hubungan keluarga dengannya, yakni pamannya sendiri.
Perkara tersebut semakin memprihatinkan lantaran NS diketahui telah kehilangan ayahnya dan, berdasarkan keterangan pihak keluarga serta warga sekitar, disebut memiliki keterbatasan intelektual sejak lahir. Kondisi itu membuat korban diduga berada dalam situasi yang sangat rentan terhadap tindakan kekerasan maupun eksploitasi seksual.
Dugaan perbuatan tersebut bahkan disebut mengakibatkan korban mengalami kehamilan hingga melahirkan seorang anak. Namun, hubungan biologis antara anak yang dilahirkan dan pria yang dilaporkan masih memerlukan pembuktian melalui proses penyelidikan dan pemeriksaan yang sah.
Kasus yang telah dilaporkan kepada Polres Tapanuli Selatan sejak Juni 2026 itu kini menjadi perhatian masyarakat. Warga dan keluarga korban berharap aparat penegak hukum dapat mengusut perkara secara menyeluruh, transparan, profesional, serta memberikan kepastian hukum tanpa mengabaikan perlindungan terhadap korban.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, dugaan kekerasan seksual tersebut terjadi pada rentang Desember 2025 hingga Januari 2026, ketika NS masih berusia sekitar 17 tahun.
Dalam dokumen laporan kepolisian, peristiwa yang dilaporkan disebut terjadi sebanyak dua kali di kawasan perkebunan durian di wilayah Kecamatan Saipar Dolok Hole.
Pria yang dilaporkan diduga memiliki hubungan kekerabatan dekat dengan korban. Hubungan keluarga tersebut menjadi salah satu aspek yang perlu didalami penyidik, terutama untuk mengetahui apakah terdapat penyalahgunaan kepercayaan, pengaruh, atau kondisi ketergantungan korban.
Dugaan kekerasan seksual dalam lingkungan keluarga merupakan persoalan serius karena korban berpotensi mengalami tekanan psikologis, ketakutan, dan kesulitan mengungkapkan peristiwa yang dialaminya.
Terlebih apabila korban memiliki keterbatasan intelektual, pemeriksaan perlu dilakukan menggunakan pendekatan khusus agar keterangan yang diperoleh tidak menimbulkan trauma tambahan.
Salah seorang warga yang juga merupakan tetangga dekat sekaligus memiliki hubungan keluarga dengan korban, Nurhatika, mengungkapkan bahwa kondisi NS menjadi perhatian masyarakat setempat.
Menurut keterangan yang disampaikan, korban sejak kecil disebut memiliki keterbatasan dalam kemampuan intelektual sehingga membutuhkan pendampingan dan perlindungan dari keluarga maupun lingkungan sosial.
Kondisi tersebut menimbulkan keprihatinan tersendiri, mengingat korban seharusnya mendapatkan rasa aman dan perlindungan dari orang-orang terdekatnya.
Perkara ini mulai terungkap setelah seorang bidan bersama sejumlah warga mencurigai perubahan kondisi fisik NS.
Kecurigaan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan pemeriksaan menggunakan alat tes kehamilan. Hasil pemeriksaan awal menunjukkan indikasi bahwa korban sedang mengandung.
Temuan itu selanjutnya menimbulkan pertanyaan di tengah keluarga dan masyarakat mengenai penyebab kehamilan korban.
Informasi yang berkembang kemudian mengarah pada dugaan adanya tindakan kekerasan seksual yang melibatkan seorang pria dalam lingkungan keluarga korban.
Meski demikian, seluruh keterangan mengenai dugaan pelaku, rangkaian kejadian, dan hubungan antara kehamilan dengan peristiwa yang dilaporkan tetap harus dibuktikan melalui proses hukum.
Laporan Polisi Dibuat Sejak 20 Juni 2026
Berdasarkan dokumen Surat Tanda Terima Laporan Polisi (STTLP), perkara dugaan kekerasan seksual terhadap NS telah dilaporkan kepada Polres Tapanuli Selatan pada 20 Juni 2026.
Laporan tersebut tercatat dengan nomor LP/B/251/VI/2026/SPKT/Polres Tapanuli Selatan/Polda Sumatera Utara.
Dalam laporan itu, pihak pelapor meminta kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap dugaan perbuatan seksual yang dialami korban ketika masih berstatus anak di bawah umur.
Setelah menerima laporan, kepolisian mulai melakukan serangkaian langkah klarifikasi dan pengumpulan keterangan untuk mengetahui duduk perkara.
Berdasarkan dokumen Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) tertanggal 23 Juni dan 7 Juli 2026, pihak kepolisian telah menyampaikan perkembangan penanganan perkara, termasuk pemeriksaan sejumlah saksi dan rencana permintaan keterangan terhadap pria yang dilaporkan.
Namun, proses penanganan yang berlangsung sejak pertengahan tahun tersebut masih menjadi perhatian keluarga dan masyarakat yang mengharapkan adanya kejelasan mengenai perkembangan perkara.
Masyarakat berharap setiap tahapan penanganan dilakukan sesuai ketentuan hukum, dengan tetap mempertimbangkan kondisi khusus korban serta kepentingan terbaik bagi anak.
Kasat Reskrim: Korban, Saksi dan Terlapor Sudah Diperiksa
Kasat Reskrim Polres Tapanuli Selatan, Iptu BD Sitorus, memberikan penjelasan mengenai langkah-langkah yang telah dilakukan penyidik dalam menindaklanjuti laporan tersebut.
Menurutnya, pihak kepolisian telah meminta keterangan dari sejumlah pihak yang berkaitan dengan perkara, termasuk korban, pelapor, saksi-saksi, dan pria yang dilaporkan.
“Langkah-langkah yang telah kami lakukan antara lain klarifikasi atau wawancara terhadap korban, pelapor, saksi-saksi dan terlapor. Kami juga telah melakukan Visum et Repertum terhadap korban serta pemeriksaan kejiwaan korban,” kata Iptu BD Sitorus.
Pemeriksaan medis melalui Visum et Repertum (VER) merupakan salah satu langkah penting untuk memperoleh keterangan medis yang dapat digunakan dalam proses pembuktian.
Sementara itu, pemeriksaan kejiwaan terhadap korban juga menjadi bagian penting dalam penanganan perkara, terutama mengingat adanya informasi mengenai keterbatasan intelektual yang dialami NS.
Hasil pemeriksaan tersebut diharapkan dapat membantu penyidik memahami kondisi korban dan menentukan metode pemeriksaan yang sesuai dengan kebutuhannya.
Iptu BD Sitorus menjelaskan bahwa kepolisian selanjutnya akan melakukan gelar perkara untuk menentukan apakah penanganan kasus dapat ditingkatkan dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan.
“Gelar perkara akan dilaksanakan untuk menentukan peningkatan status penanganan perkara ke tahap penyidikan,” ujarnya.
Gelar perkara tersebut menjadi tahapan penting untuk mengevaluasi hasil pemeriksaan, keterangan saksi, dokumen medis, serta bukti lain yang telah diperoleh.
Hingga keterangan tersebut disampaikan, belum terdapat informasi mengenai penetapan tersangka dalam perkara ini.
Karena itu, pria yang dilaporkan tetap harus diperlakukan berdasarkan asas praduga tak bersalah sampai terdapat pembuktian sesuai ketentuan hukum.
Warga Surati Kapolres Tapanuli Selatan
Perhatian masyarakat terhadap perkara tersebut tidak hanya disampaikan secara lisan.
Sejumlah warga Dusun Damparan diketahui telah menyampaikan surat permohonan perhatian kepada Kapolres Tapanuli Selatan pada 2 Juli 2026.
Surat tersebut merupakan bentuk kepedulian masyarakat terhadap penanganan laporan dugaan kekerasan seksual yang dialami NS.
Dalam surat itu, warga meminta agar pihak kepolisian memberikan perhatian serius terhadap perkara tersebut sehingga proses hukum dapat berjalan secara jelas dan tidak menimbulkan keresahan maupun kesimpangsiuran informasi.
Masyarakat juga berharap penanganan perkara dilakukan secara objektif tanpa dipengaruhi hubungan kekeluargaan maupun kedudukan sosial pihak-pihak yang terlibat.
Harapan tersebut dinilai wajar mengingat dugaan peristiwa terjadi dalam lingkungan keluarga dan melibatkan korban yang membutuhkan perlindungan khusus.
Kepastian hukum juga diperlukan untuk mencegah munculnya berbagai spekulasi yang dapat memperburuk kondisi psikologis korban maupun keluarganya.
Di sisi lain, masyarakat diharapkan tidak melakukan tindakan main hakim sendiri atau menyebarkan identitas serta informasi pribadi korban yang dapat menimbulkan stigma.
Perlindungan Korban Harus Menjadi Prioritas
Selain mengungkap dugaan tindak pidana, perlindungan terhadap NS menjadi persoalan yang tidak kalah penting.
Korban yang disebut mengalami kekerasan seksual ketika masih berusia 17 tahun berhak memperoleh perlindungan sesuai ketentuan perundang-undangan mengenai perlindungan anak dan tindak pidana kekerasan seksual.
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi bagian dari kerangka hukum yang relevan untuk diperhatikan dalam penanganan perkara ini.
Apabila hasil pemeriksaan profesional membuktikan bahwa korban merupakan penyandang disabilitas intelektual, ketentuan mengenai hak-hak penyandang disabilitas juga perlu menjadi perhatian aparat penegak hukum.
Pendampingan psikologis, bantuan hukum, pelayanan kesehatan, dan perlindungan dari kemungkinan intimidasi merupakan aspek penting dalam memastikan korban mendapatkan hak-haknya.
Aparat kepolisian juga dapat berkoordinasi dengan lembaga perlindungan perempuan dan anak serta instansi sosial terkait guna memastikan kebutuhan korban dan anak yang dilahirkannya memperoleh perhatian.
Kondisi korban yang telah melahirkan juga menuntut perhatian terhadap kesehatan ibu dan anak, pemenuhan kebutuhan dasar, serta keberlangsungan pengasuhan yang aman.
Penanganan perkara semestinya tidak berhenti hanya pada pemeriksaan hukum, tetapi juga memperhatikan proses pemulihan korban dalam jangka panjang.
Publik Menanti Hasil Gelar Perkara
Dengan telah dilakukannya pemeriksaan terhadap korban, pelapor, saksi-saksi, dan terlapor, serta pemeriksaan medis dan kejiwaan, masyarakat kini menunggu hasil gelar perkara yang direncanakan Polres Tapanuli Selatan.
Hasil gelar perkara diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai kecukupan bukti dan langkah hukum selanjutnya.
Apabila ditemukan bukti permulaan yang cukup sesuai ketentuan hukum, proses penanganan diharapkan dapat dilanjutkan secara profesional untuk mengungkap siapa yang bertanggung jawab atas dugaan tindak pidana tersebut.
Sebaliknya, setiap kesimpulan mengenai kesalahan seseorang tetap harus didasarkan pada alat bukti yang sah, bukan semata-mata dugaan atau informasi yang berkembang di masyarakat.
Perkara ini sekaligus menjadi pengingat pentingnya pengawasan dan perlindungan terhadap anak, khususnya mereka yang berada dalam kondisi rentan akibat kehilangan orang tua, keterbatasan intelektual, maupun ketergantungan terhadap lingkungan keluarga.
Masyarakat berharap Polres Tapanuli Selatan dapat memberikan informasi perkembangan perkara secara proporsional kepada keluarga pelapor tanpa membuka identitas maupun informasi sensitif korban.
Kasus yang telah dilaporkan sejak 20 Juni 2026 tersebut kini menjadi ujian bagi upaya penegakan hukum yang berorientasi pada keadilan, perlindungan korban, dan kepastian hukum.
Publik menanti langkah konkret aparat penegak hukum agar dugaan kekerasan seksual terhadap NS dapat diungkap secara terang, pihak yang terbukti bersalah dimintai pertanggungjawaban, dan korban bersama anaknya memperoleh perlindungan serta pemulihan yang layak. (Sabar Sitompul-HT)
