PADANGSIDIMPUAN, hariantabagsel.com- Pemerintah Kota Padangsidimpuan jangan ambisius untuk mendapatkan atau mengejar program Sekolah Rakyat.
Hal ini di katakan Nasruddin Nasution atau Anas yang di kalangan awak media kerap disebut sebagai pemerhati pendidikan.
Kalimat ini di ucapkannya saat berbincang dengan beberapa Kepala Sekolah dan pengawas sekolah beberapa waktu yang lalu di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara.
Ia mengatakan bahwa di awal pemerintahan Prabowo, kemungkinan ada dua program ”GAGAL” di dunia pendidikan yakni Makan Bergizi Gratis, yang awalnya berjudul Makan Siang Gratis sebagai bagian dari janji kampanye pasangan Prabowo-Gibran dalam Pemilu 2024, kemudian program Sekolah Rakyat.
Melihat dari persyaratan termasuk lokasi atau tempat terkait pendirian Sekolah Rakyat ini, Kota Padangsidimpuan kemungkinan bisa memenuhinya.
Lokasinya bisa di kerjasamakan dengan Pemprovsu yaitu di lahan SMK Pertanian yang bersebelahan dengan SMA Negeri 3 Padangsidimpuan.
Namun yang harus jadi pemikiran bagi para pemangku kebijakan di Kota Padangsidimpuan, Sekolah Rakyat itu sistim Asrama berpotensi menciptakan sistem pendidikan eksklusif (sesuatu yang bersifat khusus, terbatas, atau hanya diperuntukkan bagi kelompok tertentu) yang hanya bisa diakses oleh anak-anak berdasarkan kasta atau kelas sosial-ekonomi tertentu.
Sekolah Rakyat akan membuat anak-anak miskin ekstrem terisolasi dalam lingkungan yang tertutup karena memakai konsep asrama. Pada akhrinya program Sekolah Rakyat yang di kelola Kemeterian Sosial ini ini akan menciptakan semacam Panti Asuhan bagi anak-anak peserta didik.
“Bagi saya program ini akan jadi gagal proyek, saya tidak yakin kalau di Padangsidimpuan Sekolah Rakyat ini bakal berjalan lebih dari 5 tahun. Kementerian Pendidikan saja yang sudah mengurus pendidikan sejak negara ini merdeka, hasilnya kualitas pendidikan kita masih belum baik. Apalagi ada jenis pendidikan baru yang dikelola oleh Kementerian Sosial yang tidak punya rekam jejak di bidang pendidikan. Sedangkan menata Panti Asuhan saja, kita sudah bisa melihat bagai mana hasilnya,” kata Anas.
Dilanjutkannya, kalau Pemko Padangsidimpuan melihat Sekolah Rakyat dari sudut proyek, itu boleh jadi. Karena Presiden Prabowo dalam satu kesempatan mengatakan pembangunan satu Sekolah Rakyat membutuhkan anggaran Rp150 miliar, angka ini sangat menggiurkan.
Namun program ini akan berpotensi membuka celah penyelewengan yang baru dan bahkan menimbulkan dampak negatif bagi dunia pendidikan di Padangsidimpuan.
“Meski seluruh biaya pendidikan di Sekolah Rakyat, mulai dari seragam, makan, asrama, peralatan sekolah, dan lainnya, akan ditanggung oleh negara atau gratis, tapi perlu juga di pikirkan apabila terlambat kucuran dana dari pusat, siapa yang akan menalanginya. Ini menyangkut urusan perut dan kebutuhan dasar lainnya. Coba kita lihat sudah berapa permasalahan yang timbul pada program Makan Bergizi Gratis, meski dari judul beda program tapi dari pendanaan tetap dari kucuran pemerintah pusat. Sudahlah, jangan paksakan program ini, jangan pertontonkan kalau di Padangsidimpuan banyak keluarga miskin dan miskin ekstrem,” ucapnya.
Dari sudut politik Anas memprediksi akan terjadi potensi munculnya ketidakpastian pendidikan bagi murid Sekolah Rakyat. Nasib murid di Sekolah Rakyat akan sangat rentan jika terjadi pergantian kepemimpinan politik.
Kalau ganti pemerintah, ganti kebijakan, bagaimana kalau tidak dilanjutkan pemerintahan selanjutnya. Korbannya pasti murid atau peserta didik. Sebaiknya Pemko Padangsidimpuan lebih baik fokus meningkatkan kualitas sekolah yang sudah ada.
Kalau memang Pemko Padangsidimpuan ngotot ingin mendapatkan program Sekolah Rakyat ini, sebaiknya di ketahui dulu asal mula ide atau gagasan program ini muncul, cari jejak digitalnya.
Apa alas berpikir si pemberi gagasan, kondisi penduduk daerah yang bagai mana yang layak sasaran, bagai mana tingkat kemiskinan penduduknya. Kalau sudah memiliki kajian, tentunya akan “MANTAP” dalam menentukan pilihan.
Ia menyarankan kepada Walikota Padangsidimpuan agar membuat program yang lebih bermanfaat kepada masyarakat yang lebih banyak, tidak mengejar yang abu abu.
Misal Pasar tempat berputarnya ekonomi, akan lebih bermanfaat apabila Pasar Inpres Sadabuan dan Pasar Inpres Padang Matinggi di buat dua lantai.
Kemudian di Terminal Pal IV Pijorkoling di bangun Pasar dan di tata bersama terminal terpadu.
“Memang hal ini tidak mudah, tetapi kalau Walikota memberdayakan ASN yang punya jaringan ke Kementerian, ini bukan suatu yang mustahil. Jangan lagi menempatkan pimpinan yang tidak “Cakap” dalam mengelola kegiatan dan mengambil tindakan, sehingga Kepala OPD dan jajarannya yang jadi korban,” pungkasnya. (Parlin Pohan)
