PADANGSIDIMPUAN, hariantabagsel.com– Para warga dan petani di 6 Desa di Kecamatan Batunadua, Kota Padangsidimpuan sudah setahun lebih bersabar dan mengalami kekeringan dan gagal panen akibat irigasi yang jebol, Sabtu (14/6/2025).
Akibatnya 400 hektar lebih pertanian warga kekurangan air untuk mengaliri persawahan, malah proyek provinsi senilai Rp2,3 Miliar yang ditangani Dinas PUPR Provinsi yang berkantor di Jalan Merdeka Padangsidimpuan bukannya menjadi solusi tetapi proyeknya sama sekali tak berguna.
Sebagaimana diketahui, tahun 2024 proyek dimulai membangun irigasi tersebut, namun hingga 2025 yang ada hanya sisa-sisa proyek yang ditinggalkan begitu saja. Harapan petani dan wargapun sirna tidak bisa berbuat apa-apa kecuali mengadu ketuhan akibat hal tersebut.
Padahal perbaikan irigasi ini sudah dijanjikan oleh Walikota Padangsidimpuan, Letnan Dalimunthe saat menjabat Pj Walikota dan Pj Sekda Padangsidimpuan kala itu dihadapan ratusan warga yang melakukan aksi unjuk rasa di kantor Walikota.
Yang lebih mencengangkan, ternyata proyek gagal ini memiliki nilai belanja jasa perencanaan mencapai Rp100 Juta dan Pengawasan Rp60 Juta sebagaimana terdaftar di RUP-LKPP Nasional.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Pusat Analisi Layanan Dasar, Subanta Rampang Ayu kepada media menilai proyek tersebut harus diusut penyebab gagalnya.
”Air itu termasuk kebutuhan dasar, jadi jangan main-main dengan itu. Jarus diusut itu kenapa gagal. Jangan main-main dengan petani dan pertanian, warga menggantung hidup dan menyekolahkan anak dari situ, apalagi sekarang Presiden, Prabowo sedang melaksanakan program ketahanan pangan. Lihat sekarang banyak persawahan dibiarkan. Negara agraria proyeknya seperti ini..ada ada aja PUPR,” kata Subanta sembari menggelengkan kepala.
Biaya perencanaan dan pengawasan.
”Kan ada itu biaya perencanaan dan pengawasan. Harus diaudit itu kemana uangnya dan kesalahan perencanaannya karena apa. Itu uang rakyat lho bukan uang pribadi.. Ada konsekwensinya main-main dengan nasib petani dan negara. Kita harap penegak hukum turun melihat ini. Jangan biarkan rakyat berjuang sendiri,” elasnya.
Sementara itu Kepala UPTD PUPR Padangsidimpuan, Provinsi Sumatera Utara Daskur Hasibuan saat dikonfirmasi tidak menggubris sama sekali. (Sabar Sitompul)
