PADANGSIDIMPUAN, hariantabagsel.com– Tidak terima kinerja Wali Kota Padangsidimpuan mendapatkan kritikan keras baik dari media dan juga aktivis Kota Padangsidimpuan, diduga adik Letnan Dalimunthe yang bernama Darma Dali Munthe mengajak aktivis bernama Muhammad Hadi Susandra Lubis untuk berkelahi.
Ajakan berkelahi ini disampaikan oleh Darma Dali Munthe dengan komentarnya melalui akun Facebook pribadinya yang ditujukan kepada aktivis Kota Padangsidimpuan yang bernama Muhammad Hadi Susandra Lubis.
Komentar tersebut ditujukan kepada Muhammad Hadi Susandra Lubis dan memuat kalimat dalam bahasa daerah.
“Ulang pabeteng tu dirasa babamu Muhammad Hadi Susandra Lubis, pala martenju jolo hita bia (jangan merasa hebat mulutmu Muhammad Hadi Susandra Lubis ayo kita berkelahi dulu)”.
Kepada wartawan, Muhammad Hadi Susandra Lubis menyampaikan maksud dan kalimat tersebut perlu dijelaskan konteks dan maksud sebenarnya oleh pihak yang bersangkutan. Namun, apabila benar komentar tersebut dimaksudkan sebagai ajakan untuk berhadapan atau berkelahi, tentu hal tersebut patut menjadi perhatian publik, terlebih karena nama yang disebut merupakan seorang aktivis masyarakat.
“Persoalan ini bukan mengenai siapa yang lebih kuat atau siapa yang paling berani, kalimat tersebut perlu dijelaskan konteks dan maksud sebenarnya oleh pihak yang bersangkutan, karena komentar yang disampaikan oleh kami duga adik Wali Kota Padangsidimpuan tersebut patut menjadi perhatian publik. Terlebih komentar tersebut ditujukan kepada seorang aktivis masyarakat,” sebut Muhammad Hadi Susandra Lubis kepada wartawan, Jum’at (25/9/2026) sore.
Katanya yang menjadi pertanyaan publik adalah mengapa perbedaan pandangan atau kritik harus berujung pada bahasa yang terkesan menantang seseorang untuk berhadapan secara fisik?.
Dalam negara hukum, kata Hadi, perbedaan pendapat semestinya dijawab dengan argumentasi, data, klarifikasi, dan mekanisme hukum, bukan dengan tantangan fisik.
Muhammad Hadi Susandra Lubis selama ini dikenal aktif menyampaikan berbagai persoalan publik dan kebijakan pemerintahan melalui jalur kritik, aspirasi masyarakat, serta kontrol sosial.
“Karena itu, apabila terdapat kritik yang dianggap keliru atau merugikan pihak tertentu, tersedia ruang untuk memberikan klarifikasi dan menggunakan mekanisme hukum yang berlaku,” jelasnya.
Sebelumnya, kinerja Wali Kota Padangsidimpuan ramai mendapatkan kritik keras, baik dari media, Mahasiswa dan juga aktivis Kota Padangsidimpuan.
“Baru ini sejarahnya kantor Wali Kota Padangsidimpuan setiap minggunya kena demo baik itu dari kalangan Mahasiswa dan aktivis. Selanjutnya media juga selalu mengkritik tajam kinerja Wali Kota Padangsidimpuan Letnan Dalimunthe melalui pemberitaan,” celanya. (Rahmat Efendi Nasution-HT)
