PADANG LAWAS UTARA, hariantabagsel.com– Kasus dugaan penganiayaan terhadap seorang santri di Pondok Pesantren (Ponpes) Parmeraan, Desa Parmeraan, Kecamatan Dolok, Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta), kini ditangani Polres Paluta.

Kapolres Paluta AKBP Dhery Fajariandono membenarkan pihaknya telah menerima laporan terkait dugaan kekerasan fisik yang dilakukan sesama santri tersebut.

“Sedang kita tangani untuk perkaranya,” ujar AKBP Dhery saat dikonfirmasi, Jumat (13/11/2026).

Kasat Reskrim, Iptu Tua Pardamean Saragih juga mengatakan hal yang sama saat di konfirmasi.

“Segera ditindaklanjuti Pak,” katanya via WhatsApp, Kamis (12/11/2026.

Laporan tersebut diterima Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Paluta dengan Nomor: LP/B/121/XI/2026/SPKT/POLRES PADANG LAWAS UTARA/POLDA SUMATERA UTARA.

Sementara itu, konfirmasi kepada pihak Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Paluta terkait peristiwa tersebut belum mendapat tanggapan.

Sebelumnya, seorang santri diduga menjadi korban pemukulan oleh sesama santri pada Selasa (10/11/2026) sekitar pukul 16.00 WIB di lingkungan Ponpes Parmeraan.

Dugaan penganiayaan itu dilaporkan orang tua korban, ARS (44), warga Bangun Purba, ke Polres Paluta pada Rabu (11/11/2026).

Berdasarkan keterangan keluarga, peristiwa tersebut diduga dipicu persoalan kehilangan telepon seluler (HP) milik teman terlapor sekitar enam bulan lalu.

Padahal, persoalan tersebut disebut telah diselesaikan secara kekeluargaan. HP yang dipermasalahkan telah dikembalikan dan keluarga korban juga telah memberikan ganti rugi.

Namun, persoalan lama itu diduga kembali diungkit oleh seorang santri berinisial HPS. Korban mengaku didatangi terlapor di dalam ruang kelas sebelum akhirnya dipukul berulang kali pada bagian kepala.

Usai kejadian, korban melaporkan peristiwa tersebut kepada pengurus pesantren yang kemudian menghubungi orang tuanya.

ARS mengaku keberatan atas kejadian yang menimpa anaknya dan memilih membawa persoalan tersebut ke jalur hukum.

“Masalah tersebut sudah diselesaikan secara baik-baik dengan ganti rugi. Apa hak dia menganiaya anak saya?,” ungkap ARS.

Ia juga menyebut aksi pemukulan tersebut diduga direkam menggunakan telepon seluler dan disaksikan sejumlah santri lainnya.

Atas kejadian itu, keluarga berharap kepolisian mengusut kasus tersebut secara tuntas dan memprosesnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam laporan, dugaan perbuatan tersebut dikaitkan dengan Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Penentuan unsur pidana dan penerapan pasal menjadi kewenangan penyidik. (Asmar Siregar-HT)