PADANGSIDIMPUAN, hariantabagsel.com– Masihkah tagline APBD Untuk Rakyat yang didengungkan Letnan Dalimunthe dan Harry Pahlevi sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padangsidimpuan bisa berjalan sebagaimana program yang mereka ucapkan?.
Bisa jadi masyarakat Kota Padangsidimpuan mulai merasa program Letnan-Levi ini tidak akan berjalan maksimal sesuai bayangan pada saat janji pilkada lalu.
Apa Pasal?. Sederhananya bisa dilihat secara mata telanjang tentang ketidakharmonisan pasangan ini dalam beberapa bulan belakangan.
Padahal branding yang ditunjukkan pasangan ini awalnya adalah pasangan yang sopan, santun dan beradab. Bisa dilihat setiap kali Harry bersua dengan Letnan terlihat sangat harmonis dan menunjukkan adab yang tinggi.
Baru 7 bulan menjabat keduanya sudah mulai bersitegang hingga menyeret orang-orang terdekat mereka bahkan menyasar dan mengimbas kepada seluruh OPD.
Perseteruan ini bisa dilihat diawali dari penentuan pengisian posisi jabatan di semua tingkatan eselon, pembagian porsi proyek, penentuan jabatan sekda yang tak kunjung menemui titik temu siapa yang bakal jadi Sekda defenitif.
Kemudian berlanjut dengan perebutan Ketua KONI yang baru-baru ini sangat memanas yang juga menyeret cabor dan sejumlah pihak.
Puncaknya terlihat pada saat sidang paripurna KUA PPAS beberapa waktu lalu, Letnan selaku Wali Kota Padangsidimpuan menunjukkan ketidaksukaannya kepada Wakil Wali Kota, Harry Pahlevi. Dimana Letnan menunjuk Plt Sekda mewakili Pemko Padangsidimpuan ke DPRD. Padahal Wakil Wali Kota tidak sedang berhalangan hadir dan seharusnya Letnan menunjuk Harry yang mewakilinya di sidang paripurna DPRD Padangsidimpuan.
“Dari sini saja sudah menunjukkan tidak ada lagi perdamaian antara keduanya. Yang jadi pertanyaan, bagaimana mereka melaksanakan program APBD untuk Rakyat yang menjadi program mereka. Sementara mereka sendiri sibuk dengan perseteruan antar mereka,” kata pemerhati, UF Hasibuan saat menilai kondisi Kota Padangsidimpuan saat ini.
Ternyata kekacauan tidak sampai disitu, dari sejumlah pemberitaan, abang kandung Wali Kota Padangsidimpuan yang juga anggota DPRD Padangsidimpuan, Ipong Dalimunthe juga turut membuat gaduh. Dimana Ipong dituding sebagai pendana sejumlah aksi demo dan juga dituding menjadi agen penerimaan tenaga honorer serta agen penempatan jabatan.
Kemudian diperparah lagi saat ini setidaknya hampir seluruh OPD juga berurusan dengan Aparat Penegak Hukum. Hal ini setidaknya bisa dilihat dari kasus pengadaan honorer tahun 2024 di Poldasu, DAK, Proyek fisik (di semua OPD tekhnis), ADD, Alkes, hingga Letnan dan sejumlah kepala OPD diperiksai KPK.
“Jadi wajar saja jika masyarakat Kota Padangsidimpuan pesimis pemerintahan saat ini bisa melaksanakan janji politik mereka APBD untuk Rakyat. Karena mereka sendiri sibuk dengan persoalan mereka,” ujarnya.
Dirinya berharap besar kepada DPRD Kota Padangsidimpuan atas kondisi kacaunya Pemko Padangsidimpuan ini untuk lebih berperan aktif terkhusus melaksanakan fungsi legislasi, yaitu membuat peraturan daerah bersama kepala daerah; anggaran, yaitu membahas dan menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) bersama kepala daerah; dan pengawasan, yaitu mengawasi pelaksanaan peraturan dan kebijakan pemerintah daerah, serta menyerap aspirasi masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan daerah.
“Kami juga mengajak masyarakat Kota Padangsidimpuan untuk lebih kritis terhadap Pemko Padangsidimpuan sebagai pihak yang kita berikan mandat untuk mengelola Kota Padangsidimpuan ini,” harapnya. (Rel)
