PADANGSIDIMPUAN, hariantabagsel.com- Demi untuk mendukung pemerintahan Wali Kota Padangsidimpuan, Letnan Dalimunthe bebas dari Pungutan Liar (Pungli), Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kota Padangsidimpuan, Sumatera Utara, membuka posko pengaduan pungli pengadaan pegawai dan lelang jabatan.
Kebijakan tersebut bertujuan untuk menindaklanjuti komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam menciptakan birokrasi bersih, bebas korupsi.
“Partai Gerindra Kota Padangsidimpuan akan membuka posko pengaduan pungli pengadaan pegawai dan lelang jabatan,” ungkap Ketua DPC Partai Gerindra Padangsidimpuan, Rusydi Nasution.
Selain itu kata Rusydi, dibukanya posko pengaduan itu berkaitan erat dengan pernyataan kepala daerah pada masa kampanye bahwa tidak ada pungli dalam pengadaan pegawai dan lelang jabatan.
Pungli surat pernyataan bebas tersandung hukum untuk calon kepala desa dan pengadaan tenaga honorer, juga menjadi alasan Partai Gerindra untuk membuka posko pengaduan.
“Kita mulai dari sini, agar pegawai pemerintah nantinya adalah orang yang baik, bisa bekerja sungguh-sungguh dan memang hasil seleksi yang profesional, transparan dan berdedikasi tinggi,” tuturnya.
Rusydi mengingatkan agar oknum-oknum yang mengaku-ngaku dekat dengan Wali Kota Padangsidimpuan agar berhenti menawarkan jabatan.
“Bagi ASN di Padangsidimpuan agar tidak terjebak, apabila ada oknum yang mengaku-ngaku dekat Wali Kota yang menawarkan jabatan agar tidak percaya,” tuturnya.
“Sampaikan kepada kami langsung apabila ada oknum yang mengaku-ngaku bisa memberi jabatan melalui Tiktok : @gerindra_padangsidimpuan, Intagram : @gerindrapsp02, FB @Gerindra Padangsidimpuan. Karena Partai Gerindra dan Wali Kota sejak awal sudah komitmen tidak ada jual beli jabatan dimasa kepemimpinan beliau,” tandasnya. (Rel-HT)
