PADANGSIDIMPUAN, hariantabagsel.com– Petugas kebersihan di Pasar Sangkumpal Bonang dan sejumlah pasar lainnya di Kota Padangsidimpuan mengeluh tidak menerima gaji sudah 2 bulan bekerja.

Menurut informasi ada sebanyak 15 petugas kebersihan dari 3 pasar yang tidak menerima gaji selama 2 bulan ini.

Akibatnya petugas mogok dan sampah menumpuk di Pasar Sangkumpal Bonang, Pasar Saroha dan Pasar Dalihan Natolu.

Tidak digajinya petugas kebersihan ini berdasarkan penelusuran adalah karena anggaran gaji mereka tidak ditampung di APBD.

Hal ini dikarenakan mereka tidak terdaftar sebagai tenaga honorer di data base. Padahal sebagian dari mereka ini sudah bekerja sangat lama di bawah naungan Disperindag.

Akibat tidak di gajinya para petugas kebersihan ini oleh Pemko Padangsidimpuan membuat mereka sangat kesulitan untuk bertahan hidup, bahkan salah satu petugas kebersihan mengaku tidak lagi memiliki beras untuk mereka makan di rumahnya. Belum lagi keperluan hidup lainnya.

“Yang jadi masalah sekarang, siapa yang bertanggungjawab memberikan gaji mereka selama dua bulan ini jika anggarannya tidak ditampung di Disperindag,” tanya Pengamat Publik UF Hasibuan.

Ketua Fraksi Golkar DPRD Kota Padangsidimpuan, Purnadi mengatakan karena petugas kebersihan sudah bekerja seharusnya mereka berhak menerima gaji.

“Kami minta sebelum hari raya idul fitri mereka harus menerima gaji,” pintanya tegas.

Sementara Wakil Ketua DPRD Kota Padangsidimpuan, Rusydi Nasution mengatakan setiap orang yang sudah bekerja apalagi dalam naungan Pemko wajib diberikan upahnya.

“Mana bisa begitu. Kan, petugas dengan spesifikasi pekerjaan tertentu seperti petugas kebersihan sudah ada peraturan perundangannya. Bayar lah… pastikan kawan-kawab petugas kebersihan ada SK, bukti kerja atau absensi juga, pertanyakan kepada bendaraha Dinas atau ke Inspektorat,” katanya.

Dikatakannya pasti ada anggarannya, masa mereka dipekerjakan tapi tidak ada anggarannya.

“Ga mungkin itu. Bayar lah, dimana-mana, kalau sudah bekerja harus dibayarlan upahnya, dan disiapkan teman-temanlah SK nya dan Bukti Kerjanya,” ucap Ketua DPC Partai Gerindra Kota Padangsidimpuan ini.

Sementara itu anggota DPRD dari Fraksi Golkar, Maulana Harahap menjelaskan bahwa pada Tanggal 2 Maret rapat pimpinan dan kelengkapan dewan di situ mereka pertanyakan kepada Ketua tentang Pansus Pasar Sangkumpal Bonang dan pansus PAD yang sudah 2 bulan di bentuk, kinerjanya masih nol, sudah banyak yang bertanya-tanya diluar sana.

“Jawaban ketua, kita tindak lanjutin, hari ini 9 Maret undangan rapat, tapi ada kendala batal,” kata Maulana.

Sementara Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Padangsidimpuan, Fajar Dalimunthe meminta agar persoalan ini di RDP kan agak bisa dicari bersama jalan keluarnya. (Rel-HT)