TAPANULI SELATAN, HARIAN TABAGSEL.com- Sekitar 100-an massa yang berasal dari Pimpinan Daerah Forum Mahasiswa Dan Masyarakat Peduli Hukum-Sumatera Utara (PD FORMASIH) melakukan aksi unjuk rasa damai di Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Tapanuli Selatan (Tapsel), Senin (5/6) menyoroti 4 program yang menggunakan dana desa.
Koordinator aksi Didi Sanstoso Piliang bahwa 4 program yang dicanangkan Pemkab Tapsel melalui Dinas Pembedayaan Masyarakat Desa (PMD) Tapsel adalah program siluman karena menggunakan dana desa tetapi tidak bermanafaat langsung ke masyarakat desa tersebut.
Diantaranya kata Didi yakni, Pengadaan CCTV Per desa se-Kabupaten Tapanuli Selatan dengan pagu Rp 12.500.000,00 dengan jumlah di Kabupaten Tapsel sebanyak 212 desa.
“Hitungannya 212 desa x Rp 12.500.000,00- total anggarannya sebesar Rp 2.650.000.000 milliar, kami juga menelusuri harga sebenarnya yang ada di lapangan dan sesuai standar daerah. Pengadaan tersebut diduga telah merugikan negara. Setelah di telusuri di lapangan harga cctv tersebut berkisar Rp 6.000.000 paling mahal sesuai merek yang sudah di pasang di desa-desa se-Kabupaten Tapsel. Berdasaran perkiraan keerugian negara adalah Rp 6.500.000 per desa x 212 maka kerugian negara di duga tertotal Rp 1.378.000.000 miliar,” jelasnya.
Kemudian pengadaan lemari per desa se-Kabupaten Tapanuli Selatan dengan anggaran sebesar Rp 3.500.000- per/unit dengan jumlah desa di Tapsel sebanyak 212 desa.
“Totalnya Rp 742.000.000 untuk pengadaan lemari ini. Somasi lapangan ternyata harga sebenarnya adalah Rp 800.000 jika di kalikan, Rp 2.700.000 x 212 desa maka di duga kerugian negara Rp 572.400.000,” sebutnya.
Ada lagi bimtek yang dilaksanakan Medan tepatnya di Grand Kanaya Hotel Jl. Darussalam No.12 Sei Sikambing, Kota Medan, Sumatera Utara. Yang di duga kegiatan bimtek ini tidak ada untung buat masyarakat desa.
“Yang di duga setiap peserta membayar uang sebesar Rp 5.000.000 per orang yang wajib ikut 2 orang menjadi Rp 10.000.000 di kalikan 212 desa jika seluruh peserta ikut maka kerugian negara terkisar Rp 2.210.000.000 milliar. Jika di gunakan uang ini untuk kepentingan pembangunan akan lebih berguna untuk masyarakat,” sebutnya.
Selanjutnya sekitar kurang lebih 1 minggu setelah bimtek di Medan itu kemudian kembali dilaksanakan bimtek di Kota Padang tepatnya di The axana hotel Jl. Bundo Kanduang No.14-16, Kota Padang, Sumatera Barat dan Truntum Padang Hotel Jl. Gereja No. 34 belakang Tangsi, Kota Padang, Sumatera Barat.
“yang wajib ikut peserta 2 orang dengan biaya Rp.5.500.000 per orang maka jadi Rp 11.000.000 di kalikan 212 desa totalnya Rp 2.332.000.000,00 miliar. Ini di duga tidak ada untung atau faedahnya bagi masyarakat masing-masing desa,” ujar Didi.
Ketua PD FORMASIH Tapsel Wesly Gea SH juga memaparkan bahwa 4 progam itu ada hasilnya dan tidak ada memberikan keuntungan atau dampak positif bagi masyarakat desa itu sendiri.
Wesley juga menduga bahwa 4 program ini merupakan lingkaran korupsi yang mana dirinya menduga Aparat Penegak Hukum (APH) juga terlibat di dalamnya.
“Mulai dari Kejari Tapsel dan Kapolres Tapsel kami duga juga ikut bermain di dalam lingkaran 4 program tersebut. Meminta kepada ibu Kajari Tapsel agar segera memanggil dan memeriksa Dinas PMD dan jajarannya berserta Ketua APDESI Kabupaten Tapanuli Selatan, karena mereka di duga ikut mendapatkan keuntungan dari 4 program tersebut untuk memperkaya diri mereka sendiri,” ujar Wesly.
Aksi damai PD FORMASIH ini diterima Kasi Intel Kejari Tapsel, Gunawan Martin Panjaitan yang menegaskan akan menindaklanjuti aspirasi para pendemo dan melaporkan secara resmi ke Kejari Tapsel.
“Laporkan jika ada kekeliruan yang di buat oleh 4 program tersebut. Pintu Kejari Tapsel terbuka dengan lebar dan jika ada laporan dari masyarakat kami akan menindaklanjutinya,” tegasnya.
Usai mendengarkan jawaban Kasi Intel Kejari Tapsel, para pendemo akhirnya membubarkan diri dengan tertib. (PAP)