TAPANULI SELATAN, HARIAN TABAGSEL.com-Partai Golongan Karya (Golkar) Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), prihatin terhadap berbagai program Pemkab Tapsel di bawah kepemimpinan Dolly Pasaribu khususnya dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, utamanya terkait penanganan masalah stunting.

“Rentang waktu 12 tahun, belum pernah saya dengar stunting jadi persoalan krusial di Tapsel itu,” ujar Ketua DPD Partai Golkar Tapsel, H. Rahmat Nasution, di Desa Bandar Hapinis, Kecamatan Muara Batang Toru, Selasa lalu.

Hal itu diutarakan Wakil Ketua DPRD Tapsel, pada saat pelantikan Pengurus Kecamatan Golkar Muara Batangtoru, hasil Musyawarah Kecamatan Luar Biasa (Muscamlub) Golkar di kecamatan setempat.

Dikatakan pria yang selalu jadi Ketua DPRD Tapsel selama dua periode atau saat Syahrul Pasaribu menjadi Bupati Tapsel sebelum kalah pada pemilu tahun lalu oleh Gerindra ini, sesuai data dari Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Kemenkes RI tahun 2022, angka stunting di Tapsel meningkat sebesar 8,6 point menjadi 39,4 persen, melampaui target sebesar 27,05 persen. Keadaan itu menjadikan Tapsel peringkat tertinggi dari 33 kabupaten/kota se-Sumut.

“Melihat data dari SSGI itu, betapa malunya kita masyarakat Tapsel sekarang ini, menyandang status memiliki persentasi balita gizi buruk yang tertinggi di 33 kabupaten/kota se-Sumut, sehingga diluar Tapsel, daerah kita sering diejek orang dengan istilah KGB atau Kabupaten Gizi Buruk,” ujar Rahmat.

Dirinya menilai, peringkat tertinggi itu tak mungkin terjadi jikalau pemerintah kabupaten setempat, menjadikan pencegahan maupun penurunan stunting sebagai program kerja skala prioritas, sebagaimana regulasi yang berlaku.

Rahmat bahkan memastikan Pemkab Tapsel acuh atas masalah itu. Kendati, Pemerintah RI menargetkan penurunan prevelansi stunting di tahun 2024 untuk Indonesia sebesar 14 persen menjadi agenda utama dan Tapsel di tahun 2024 ditargetkan sebesar 18,41 persen.

Ketidakseriusan itu antara lain tercermin dari komposisi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di Kabupaten Tapsel. Memposisikan Sekdakab sebagai ketua dan bukan ditempati Wakil Bupati yang merupakan kader golkar.

Sekalipun, itu jelas-jelas bertentangan dengan turunan Perpres 72 tahun 2021 yaitu Peraturan Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (PBKKBN) No. 12 tahun 2021.

“Di Sumut, Ketua TPPS adalah Wakil Gubernur. Di kabupaten/kota diketuai oleh Wakil Bupati/Wakil Wali Kota. Namun di Tapsel, TPPS ini diketuai Sekretaris Daerah yang bahkan saat ini berstatus Pj (Penjabat)” terang Rahmat.

Penanganan stunting di Tapsel kian di perparah dengan kurang bergeraknya Posyandu, PPKBD dan PKK desa/kelurahan, utamanya mendukung program pelayanan dasar kesehatan untuk balita seperti pemberian makanan tambahan, tambahan vitamin dan nutrisi serta penimbangan balita secara rutin dan berkala.

Namun informasinya, kegiatan rutin itu sudah belasan bulan tidak terlaksana secara baik. Justru kesibukan di desa yang terlihat adalah program PKK bekerjasama dengan Dinas PMD tentang Tanaman Obat Keluarga (Toga) yang menggunakan Dana Desa dan antara lain diperuntukkan membeli bibit Toga di Socfindo Serdang Bedagai, padahal tanaman sejenis banyak tumbuh di daerah Tapsel.

“Jadi kasihan itu para Kepala Desa dan aparatnya karena mendapat tugas tambahan mengurusi program Toga padahal bukan program prioritas desa,” ujar Rahmat yang juga pernah menjabat Ketua DPRD Tapsel selama dua periode sebelum dikalahkan oleh Gerindra pada pemilu tahun lalu tersebut.

Ia mengaku heran, tentang rujukan pelaksanaan program Toga ini sehingga menjadi prioritas di desa. Padahal, di aturan sebelumya serta amanat Permendes PDTT No. 8 tahun 2022, tidak ada poin khusus mewajibkan program Toga terlaksana di desa.

“Karena memang program Toga ini bukan skala prioritas, tetapi kenapa terkesan dipaksa harus ada dengan menggunakan Dana Desa? Jadi kasihan mereka itu,” imbuh Rahmat.

Ia meminta, agar di tahun 2023 ini, penggunaan Dana Desa memprioritaskan penurunan stunting dan meniadakan atau mengurangi program yang tidak prioritas seperti program Toga dan sejenisnya, karena bukan bahagian dari amanat Permendes No.8  tahun 2022.

Untuk itu kepada peserta Muscamlub, Rahmat pun menyerukan agar memenangkan agenda politik pada Pemilu 2024 mendatang. Supaya Golkar bisa berbuat lebih banyak bagi Tapsel.

Karena sejarah telah mencatat selama sepuluh tahun (2010 sampai 2020), Bupati dan Ketua DPRD Tapsel dijabat kader Golkar (Sebelum dikalahkan Gerindra pada pemilu lalu yang saat ini menguasai jabatan Bupati dan Ketua DPRD sedangkan Golkar hanya mendapatkan jabatan Wakil Bupati dan Wakil Ketua DPRD), peringkat kesejahteraan (IPM) tidak pernah turun. Tetapi yang terjadi justru naik peringkat, demikian juga stunting tidak pernah yang tertinggi di Sumut.

“Untuk memperbaiki kondisi Tapsel ini, mari bersama-sama memenangkan Golkar dengan memilih calon legislatif yang kita usung nanti. Mulai DPRD kabupaten, DPRD provinsi hingga DPR RI,” pesan Rahmat.

Khusus calon anggota DPR RI, tegasnya, tidak ada pilihan terbaik selain dari Syahrul Pasaribu. Sudah terbukti sukses membangun dalam sepuluh tahun kepemimpinannya di Tapsel.

“Kemenangan Golkar menjadi jembatan emas menghantarkan kader terbaik atau pun calon usungan Golkar pada pemilihan kepala daerah di Tapsel nantinya sekaligus mengembalikan Ketua DPRD di tangan kader Golkar ” pesan Rahmat.

Sementara itu, H. Syahrul M. Pasaribu ucapkan terimakasih atas dorongan dan semangat yang digaungkan para peserta Muscamlub. Ia pun mengingatkan agar selalu jaga kekompakan, soliditas dan solidaritas.

Eks Bupati Tapanuli Selatan dua periode berturut-turut itu mengingatkan, sejarah telah mencatat Pembangunan dan berbagai kemudahan lebih mudah didapat dan sudah dirasakan masyarakat dimasa Golkar jadi partai penguasa.

“Mari kembalikan masa emas Indonesia itu dengan jayakan Golkar, termasuk di Tapsel. Kita konsolidasikan semua potensi agar dapat menang dan harapan masyarakat kembali dapat kita wujud nyatakan secara terencana dan berkesinambungan serta suasana harmoni di tengah-tengah masyarakat kita rajut kembali,” ajak Syahrul.

Untuk diketahui, hasil Muscamlub Partai Golkar ini tetapkan Syarifuddin Harahap sebagai Ketua Pimpinan Kecamatan (PK) Muara Batang Toru masa bhakti 2020-2025, terpilih secara aklamasi dan diacara itu turut dihadiri seluruh Ketua Pengurus Golkar Kecamatan se-Tapanuli Selatan. (Ran)