TAPANULI SELATAN, HARIAN TABAGSEL.com– Puluhan mahasiswa Tapanuli Selatan (Tapsel) yang melakukan unjuk rasa bersama atau penyampaian aspirasi dengan DPD Lembaga Informasi Rakyat (LIRA) Tabagsel mengancam akan memboikot Bupati Tapsel Dolly PP Pasaribu di kegiatan politik termasuk pada Pilkada 2024.
Pernyataan ini di sampaikan Raynaldi Siregar selah satu orator pada unjuk rasa di pendopo Kantor Bupati Tapsel, Senin (13/11/2023). Pernyataan ini di lontarkannya mengingat kinerja Dolly Pasaribu dan jajarannya banyak sudah banyak menyimpang dan kemajuan pembangunan di Tapsel stagnan.
Dibawah pengawalan pihak Polres Tapsel dan Satpol PP Tapsel, pengunjuk rasa menyampaikan tuntutannya terkait beberapa penyimpangan dan kesewenang wenangan Bupati dalam penentuan pemenang proyek, dugaan pungli dalam pengangkatan THL, P3K dan pengangkatan pejabat lainnya dibeberapa dinas yang dinilai tidak kompeten.
Pengunjukrasa menyampaikan adanya proyek siluman di Dinas PUPR, dimana ada proyek yang tidak di tampung penganggarannya di APBD dan PAPBD, namun proyek bisa selesai di kerjakan dan pembayarannya dilakukan pada tahun anggaran berikutnya.
Mereka meminta semua proyek berkaitan dengan pekerjaan dinding beton dan lantai beton agar di adakan tes kualitas material dan kualitas bangunannya. Untuk ini DPD Lira bersedia menanggung biaya tes atau uji kualitas bangunan tersebut.
Sementara itu Seretaris DPD LIRA Tabagsel dalam orasinya meminta kepada Ketua DPRD Tapsel agar membentuk Panitia khusus (Pansus) terkait pengadaan alat alat bermain di PAUD/TK se Tapsel yang tidak jelas barangnya serta banyaknya proyek pembangunan di sekolah sekolah yang sudah selesai di kerjakan namun jenis pekerjaannya tidak di tayangkan LPSE Tapsel. Ia juga mendesak agar dugaan pungli pengangkatan THL dan P3K di buka secara terang benderang.
Permasalahan lainnya yang diungkapkan pengunjukrasa terkait proyek atau kegiatan siluman yang sudah dilaksanakan Disnaker di Balai Latihan Kerja padahal anggarannya pada APBD belum di sahkan.
Begitu juga Disnaker melakukan pembodohan kepada masyarakat, dimana proyek magang ke Jepang dan Korea ternyata tidak bisa berjalan. Buktinya para peserta magang atau pelatihan tidak ada yang diterima bekerja di sana. Diduga pigak ketiga atau mitra kerja Disnaker adalah perusahaan yang tidak kompetibel.
Pada kesempatan tersebut Ketua DPD LIRA Tabagsel Edi Arianto yang juga anggota DPRD Tapsel dari Partai Gerindra menyampaikan rasa kekecewaannya terhadap pihak keamanan dan Satpol PP yang melarang masyarakat menyampaikan aspirasinya di halaman kantor Bupati Tapsel. Edi meminta kepada pihak pihak terkait agar memberinya alas hukum atau aturan yang melarang itu.
Usai menyampaikan aspirasi yang tetap menekankan acaman memboikot Dolly PP Pasaribu di Pilkada 2024, elemen mahasiswa Tapsel dan DPD LIRA Tabagsel membubarkan diri dengan tertib sambil membawa alat peraga berupa 6 unit miniatur Rudal Tomahawk yang bertuliskan Husin. Menurut salah seorang pengunjuk rasa, nama Husin adalah oknum yang dipercayakan Bupati Dolly membagi bagi proyek. (Anas)
