PADANGSIDIMPUAN, HARIAN TABAGSEL.com– Ratusan Lurah dan Kepala Lingkungan (Kepling) se-Kecamatan Padangsidimpuan (Psp) Utara dan Psp Selatan tampak berkumpul di ruang paripurna DPRD Kota Padangsidimpuan, Senin (18/12/2023).

Pantauan, kehadiran ratusan Kepling dan Lurah tersebut sejak pagi dari Kecamatan Psp Selatan, serta pada siang pukul 14.00 WIB dari Kecamatan Psp Utara.

Didalam ruangan paripurna, tampak Ketua DPRD Kota Psp, Siwan Siswanto bersama Wakil Ketua, 1, H Rusydi Nasution, dan Wakil Ketua II H. Erwin Nasution yang menjadi pimpinan sidang bersama anggota DPRD lainnya hadir untuk menggelar kegiatan Rapat dengan pendapat (RDP) membahas tentang netralitas dalam penyelenggaraan pemilu 14 Februari 2024 mendatang di Kota Psp.

Dalam pemaparannya, pimpinan sidang Rusydi Nasution saat diwawancara menyebutkan kegiatan tersebut guna mempertanyakan netralitas para ASN dan Kepling dengan banyaknya laporan.

“Iya, hari ini telah dilakukan RDP terkait netralitas ASN di pemilu 2024. Jajaran pemerintah di Kecamatan Psp Selatan dan Kecamatan Psp Utara hadir di ruangan paripurna DPRD,” kata Rusydi.

Disambung Erfi J Samudra, pihaknya menyebutkan RDP ini digelar untuk meningkatkan netralitas ASN di Kota Psp. Sebab, laporan yang diterima bahwa banyak Kepling atau Lurah di Kota Psp diduga terlibat politik praktis ikut membantu seorang calon legislatif atau partai politik tertentu untuk menggalang suara dari masyarakat

“Banyak aduan masyarakat yang kita terima bahwa ada kepala lingkungan, aparat kelurahan bahkan lurah yang ikut membantu seorang caleg atau partai politik tertentu. Aparat Kepling dan Lurah itu tidak boleh ikut-ikutan mendukung caleg tertentu. Makanya kita undang seluruh jajaran terkait hadir disini,” kata Erfi.

Dia berharap setelah dilakukan RDP, tidak ada lagi laporan kepada DPRD tentang keterlibatan para ASN di tingkat akar rumput.

“Jangan terluang lagi hal seperti ini. Tolong ini harus menjadi perhatian semua pihak,” tandasnya.

Ia juga ada menerima laporan bahwa ada oknum tertentu mencatut bantuan pemerintah pusat di pergunakan untuk kepentingan politik ini perlu di antisipasi dan waspadai.

“Jangan sampai ada oknum mengklaim bahwa bantuan dari pemerintah pusat itu untuk masyarakat kita di pergunakan untuk kepentingan politik, jangan hal itu sampai terjadi,” pungkasnya.

Selesai RDP ini dilaksanakan, tambahnya, koordinator PKH dan Kadis Sosial Kota Psp juga akan diagendakan untuk dilakukan pemanggilan tTerkait bantuan dari pemerintah.

“Kita juga akan agendakan pemanggilan kepada Koordinator PKH dan Kadis Sosial Kota Psp setelah RDP ini besok,” tandasnya. (SMS)