PADANGSIDIMPUAN, hariantabagsel.com- Kunjungan Komisi 2 DPRD Kota Padangsidimpuan ke Perum Bulog Kantor Cabang Kota Padangsidimpuan menemukan fakta bahwa kenaikan harga beras di pasaran bukan karena kekurangan stok beras atau gagal panen, melainkan karena terjadi kenaikan harga gabah secara nasional. Bahkan Dinas Pertanian mengklaim Kota Padangsidimpuan surplus.
Wakil Ketua 1 DPRD, Hj. Taty Ariyani Tambunan, meminta kepada Pemko Psp melalui Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian dan Dinas Perdagangan untuk segera melakukan penyaluran beras SPHP di Bulog untuk menstabilkan harga.
Operasi ini dilakukan di seluruh kecamatan dan gerai agar bisa dijangkau oleh masyarakat. Kemudian agar diketahui secara luas oleh masyarakat agar di informasikan melalui berbagai cara.
Wakil Ketua 2 DPRD, Rusydi Nasution mengatakan saat harga naik di pasaran maka pemerintah harus berkoordinasi dengan Bulog agar menyalurkan beras SPHP tersebut.
Kemudian melanjutkan pemetaan daerah mana saja yang paling tinggi tingkat kenaikan harganya sehingga penyalurannya tepat sasaran. Karena tidak semua daerah mengalami kenaikan harga. Terutama daerah pinggiran seperti Kecamatan Hutaimbaru, Angkola Julu, Batunadua dan Tenggara.
Plt Kadis Perindag, Rahuddin Nasution mengakui bahwa jika terjadi kenaikan harga yang sudah diluar HET dan terlalu melambung di pasar maka pemerintah bisa mengajukan permintaan beras dari Bulog agar disalurkan ke masyarakat untuk menjaga kestabilan harga di pasar.
Salah satu cara menstabilkan harga katanya sudah dilakukan operasi pasar murah dan pangan murah oleh pemerintah.
Kepala Perum Bulog Kantor Cabang Kota Padangsidimpuan, Dido Peto Sifarif juga mengakui terjadinya kenaikan harga beras di pasar karena kenaikan harga gabah.
Kemudian soal pertanyaan dari DPRD Kota Padangsidimpuan jika harga naik kenapa Bulog tidak menyalurkan beras ke masyarakat untuk menstabilkan harga, Peto mengatakan bahwasanya pihaknya hanya sebagai regulator dan meskipun ada permintaan dari pemerintah setempat jika tidak ada izin dari Badan Pangan Nasional maka tidak bisa disalurkan.
“Jadi harus ada izin dulu dari atasan baru bisa disalurkan, meskipun sudah ada permintaan dari pemerintah setempat,” ujarnya menjawab tentang tekhnis tindakan Bulog jika terjadi kenaikan harga beras di Pasar.
Purnadi dari Fraksi Golkar meminta agar ruang lingkup operasi penyaluran beras ini diperluas tidak hanya di kecamatan yang berada di pusat kota saja agar semua menikmatinya.
Sementara Arjuna Sari Nasution juga dari Golkar meminta kepada Dinas Ketapang untuk juga memberitahukan mereka kapan dan dimana kegiatan penyaluran beras tersebut agar mereka bisa membantu menyampaikannya kepada seluruh konstituen masing-masing.
Ikut dalam kegiatan ini anggota DPRD lainnya Baktiar Simanjuntak, Sarifah Hanum Lubis, Marataman Siregar.
Kemudian Kadis Pertanian, Edi Darwan Harahap, Kadis Ketapang, Choirunnisa Daulay, Kasatpol PP, Zulkifli Lubis, Kabag Perekonomian, Daulat Parlaungan Dalimunthe, 6 camat se-Kota Padangsidimpuan.
Setelah itu tim melakukan pengecekan ketersediaan beras di gudang Bulog Pal IV yang mana di gudang itu tersedia sekitar 300 ton beras.
Diketahui saat ini harga beras terendah mencapai Rp16 ribu per Kg sementara HET yang ditetapkan pemerintah Rp13.100 per Kg. Dengan harga gabah Rp6.500 per Kg. Sementara harga jual beras Bulog ukuran 5 Kg harga jual tertingginya adalah Rp65 ribu. Jika ada yang menjual di atas harga tersebut agar menyampaikan ke pemerintah.
Untuk 3 bulan kedepan stok beras di Bulog untuk wilayah Tabagsel tergolong aman dengan ketersediaan beras sebanyak 2.900 ton.
Pengamat publik, UF Hasibuan menilai Pemko Padangsidimpuan sudah gagal dalam menstabilkan harga beras di pasaran.
Dirinya menilai hal ini sampai menjadi kegeraman publik adalah dikarenakan lemahnya kepemimpinan Letnan Dalimunthe dalam menyampaikan kebijakan dalam mengatasi hal ini kepada OPD tekhnis.
Kemudian diperparah dengan lambannya serta kekurangmampuan Kadis Pertanian, Edi Darwan dan Kadis Ketapang, Choirunnisa Daulay dalam menganalisis serta mengambil keputusan untuk melakukan tindakan menstabilkan harga beras di pasar.
“Masih banyak yang mampu. Copot aja. Kalau hanya buat masyarakat jadi menderita. Kota Padangsidimpuan surplus beras harga beras mencekik. Setelah semua rakyat menjerit baru bertindak, itupun hasilnya mengecewakan. Kemudian segera defenitifkan Kadis Perindag agar leluasa melakukan kebijakan. Tapi kita pesimistis ini terjadi karena lemahnya kepemimpinan Letnan-Levi,” ucapnya. (Red)
