PADANGSIDIMPUAN, HARIAN TABAGSEL.com– Puluhan mahasiswa mengatasnamakan Gemas nyaris bentrok dengan petugas keamanan saat menggelar aksi di kantor Walikota Padangsidimpuan terkait dugaan keterlibatan Kepling, Lurah dan Kades dalam politik praktis yang diduga mendukung salah satu paslon, Selasa (22/10/2024).
Massa yang hadir pada pukul 11.00 Wib ini menggunakan kenderaan roda dua langsung menggelar orasi di depan kantor Walikota.
Dalam tuntutannya, demonstran meminta bertemu langsung dengan Pj Walikota Padangsidimpuan Timur Tumanggor guna menyampaikan aspirasi mereka.
Namun dikarenakan Pj Walikota, Timur Tumanggor tak kunjung keluar, sehingga massa menerobos masuk kantor Walikota dan pristiwa adu mulutpun tak terelakkan dengan petugas Satpol PP.
“Kami meminta bertemu langsung. Biar Pj Walikota tau bahwa perangkatnya baik sejumlah Kepling, Lurah dan Kades di dalam kepemimpinannya ini kita duga ikut berpolitik praktis. Kita tanya apakah itu memang perintah dia,” kata Koordinator Aksi Ferdiansyah Pasaribu.
Lanjut Ferdiansyah, bahwa juga agar para Kepling dan Kurah se Kota Padangsidimpuan untuk tidak memanfaatkan bansos kepada calon tertentu.
“kita minta jangan manfaatkan bansos dari pusat itu untuk bahan kampanye. Itu sudah hak masyarakat. Kalau mau main di pilkada kita minta main jantan saja. Baen epengmu manabusina ulang gadis bansos bahan kampanyemu,” ucap pendemo melalui pengeras suara.
Melihat kejadian memanasnya pendemo di depan Kantor Walikota dengan satpol PP, Kabag Tapem, Roy Siagiaan pun menjumpai mahasiswa.
“Tuntutan ini sudah saya sampaikan kepada pak Pj Walikota Padangsidimpuan. Dan ini akan segera kita rapatkan,” kata Kabag Tapem sembari memberi janji untuk segera di evaluasi.
sementara sejumlah personel Polres Padangsidimpuan melakukan pengamanan aksi unjuk rasa oleh kelompok mahasiswa yang mengatasnamakan Gemas di Kantor Walikota Padangsidimpuan.
Pengamanan unras tersebut dipimpin langsung oleh Kasat Samapta Polres Padangsidimpuan, AKP Hasiholan Naibaho, SH.
Untuk mengamankan kegiatan itu dan menjaga hal-hal yang tidak di inginkan setidaknya ada puluhan personel yang terdiri berbagai satuan Polres Padangsidimpuan dikerahkan ke lokasi unjuk rasa.
Dan selama kegiatan unras di Kantor Walikota Padangsidimpuan tersebut berjalan aman dan kondusif.
Sebelumnya diberitakan bahwa pelaksanaan Pemilihan Kepala Saerah (Pilkada), Mendagri Muhammad Tito Karnavian, meminta agar Penjabat (Pj) Kepala Daerah tidak boleh menggunakan kewenangan jabatannya untuk berpolitik praktis.
Tito menegaskan kembali, penjabat kepala daerah ditunjuk pemerintah pusat sebagai pengisi kekosongan pimpinan daerah. Pj jangan memanfaatkan jabatan PJ sebagai jabatan politik praktis.
Diterangkan Mendagri plus minus Penjabat Kepala Daerah, tidak ada biaya politik, Pj Kepala Daerah bukan pejabat politik dan tidak memiliki beban politik, Pj Kepala Daerah adalah Penjabat Kepala Daerah yang diangkat dari struktural jabatan pimpinan tinggi madya dan pimpinan tinggi Pratama sehingga memiliki pengalaman dan pengetahuan tata kelola pemerintahan, administrasi, keuangan, perencanaan anggaran, penyusunan APBD dan lain lain.
Pj Kepala Daerah harus dapat menjadi role model bagi para kepala daerah hasil Pilkada serentak Tahun 2024. (SMS)
