TAPANULI SELATAN, hariantabagsel.com– Sejumlah wilayah di Kabupaten Tapanuli Selatan mengalami bencana alam mulai dari banjir, tanah longsor hingga jalan terputus dalam beberapa hari terakhir.
Salah satu wilayah yang cukup parah ada di daerah Kecamatan Batangtoru yang juga menjadi tempat PT AR atau Martabe mengeruk emas dari perut Bumi.
Tidak tanggung-tanggung, sejauh ini sudah 13 korban meninggal di laporkan dan bisa saja masih akan bertambah. Belum lagi ribuan warga mengungsi karena rumahnya rusak serta fasilitas umum lainnya.
Informasi dihimpun Tahun 2026 ini dari dividen atau pembagian hasil dari PT AR, ada Rp63 Milliar yang disalurkan oleh PT ANA untuk Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan. Dan ini masih belum termasuk CSR dari perusahaan tambang emas tersebut.
Dividen ini sendiri secara teknis mengikat artinya dipergunakan untuk daerah lingkar tambang yakni Kecamatan Batangtoru dan sekitarnya.
Mengingat saat ini Batangtoru menjadi salah satu daerah terparah dampak dari bencana alam itu maka sudah seharusnya Pemerintan Kabupaten Tapanuli Selatan mempergunakan dividen itu untuk pemulihan wilayah terdampak di Batangtoru.
“Kita ingatkan agar Bupati Tapanuli Selatan, Gus Irawan menggunakan uang itu untuk pemulihan wilayah terdampak di Batangtoru. Wajib itu karena wilayah lingkar tambang. Apalagi sekarang sedang pembahasan di DPRD Tapanuli Selatan. Kita berharap eksekutif dan legislatif dalam pembahasan APBD Tapanuli Selatan memasukkan angaran dengan sumber dana dari dividen tambang emas ini untuk wilayah terdampak di Batangtoru,” kata Sekum Badko HMI Sumut, Anwar Fahmi Siregar.
Dirinya mengingatkan agar uang ini tidak dipergunakan untuk hal lain mengingat saat ini sedang terjadi bencana. Terkhusus uang itu harus disalurkan kepada wilayah terdampak di lingkar tambang.
“Selain itu masih adalagi dana CSR dari PT AR yang nominalnya juga Milliaran Rupiah. Itu juga harus disalurkan ke korban bencana alam terdampak di lingkar tambang Batangtoru,” ucap nya.
Terakhir, dirinya meminta Gus Irawan selaku Bupati Tapanuli Selatan bergerak cepat, taktis, presisi serta efisien dalam menangani bencana alam di Tapanuli Selatan.
“Tidak hanya raga bahkan jiwa para korban harus segera di pulihkan. Pemerintah harus segara membuat langkah tanggap darurat menghadapi bencana alam ini,” harapnya.
Sementara itu Direktur Green Justice Indonesia, Panut Hadisiswoyo meminta semua pihak harus ikut membantu korban bencana banjir dan longsor dan upaya merehabilitasi kerusakan dan upaya pemulihan DAS terutama dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan dan korporasi yang beroperasi di daerah tangkapan air. (Rel-HT)
