SUMATERA UTARA, hariantabagsel.com– Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Pemuda Nusantara mendesak Presiden Republik Indonesia untuk segera menetapkan status Bencana Nasional atas tragedi banjir bandang yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dalam beberapa hari terakhir.
Desakan ini disampaikan menyusul tingginya jumlah korban jiwa, kerusakan fasilitas umum, serta lambatnya proses evakuasi dan distribusi bantuan.
Sekretaris Jenderal DPP Pemuda Nusantara, Imam Rinaldi Nasution, dalam keterangannya Senin (1/12/2025), mengatakan masyarakat di tiga provinsi tersebut tengah menghadapi situasi darurat yang sangat berat.
Banyak warga, mulai dari anak-anak hingga orang tua, menjadi korban—baik meninggal, terluka, maupun kehilangan tempat tinggal.
“Situasi ini sangat menyedihkan. Kita tidak boleh membiarkan kondisi semakin memburuk. Negara harus hadir secara cepat,” ujar Imam.
Imam menilai, kerusakan fasilitas umum yang saling tidak terkoneksi serta terhambatnya akses evakuasi, informasi, dan distribusi bantuan menjadi indikator kuat perlunya penetapan status Bencana Nasional.
Menurutnya, pemerintah daerah memiliki keterbatasan dalam menangani bencana berskala besar seperti ini.
“Sudah beberapa hari kita lihat banyak korban berjatuhan. Akses fasilitas umum lumpuh dan distribusi bantuan berjalan lambat. Pemerintah daerah juga memiliki keterbatasan sumber daya,” tegasnya.
Ia menambahkan, penetapan status Bencana Nasional akan mempercepat mobilisasi perangkat pemerintah pusat, termasuk infrastruktur penunjang, sehingga penanganan di lapangan bisa berjalan lebih terkoordinasi, cepat, dan efektif.
“Ini persoalan nyawa manusia. Tidak ada waktu menunggu korban bertambah. Dengan status Bencana Nasional, semua perangkat negara bisa bergerak lebih cepat—mulai dari evakuasi, perbaikan akses, pendistribusian bantuan, hingga pemulihan,” katanya.
Ia juga menyoroti masih adanya warga yang belum ditemukan, terjebak material banjir, atau terpisah dari keluarganya hingga hari ini. Kondisi itu, menurutnya, menjadi bukti bahwa penanganan bencana masih berjalan tidak optimal.
Imam pun turut meminta pejabat maupun pemerhati bencana untuk berhenti mengeluarkan pernyataan yang tidak berempati dan tidak memahami kondisi faktual di lapangan.
“Kurangi komentar tanpa empati. Jangan sok tahu kalau tidak melihat langsung suasana di bawah,” ujarnya.
Terakhir, Imam menegaskan bahwa Presiden harus memprioritaskan penanganan bencana dalam negeri dan menunda agenda-agenda luar negeri sampai situasi benar-benar terkendali. (Sahrul Harahap-HT)
