PADANGSIDIMPUAN, hariantabagsel.com– Polemik kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Kota Padangsidimpuan dan sekitarnya kian menjadi-jadi. Pasalnya, sejak Senin (2/2/2026) sore, antrean kendaraan, baik roda dua atau empat yang hendak mengisi BBM jenis Pertalite atau Biosolar di sejumlah SPBU di Kota Padangsidimpuan dan sekitarnya semakin panjang.
“Udah makin panjang aja ku lihat antrean kendaraan yang mau dapat minyak (BBM) ini. Makin lama dan capek lah awak mengantre,” kata Saipul, salah satu pesepeda motor yang terlihat mengantre di SPBU ke wartawan.
Menurutnya, sudah hampir sepekan BBM kian sulit didapat di sejumlah SPBU di Kota Padangsidimpuan. Bahkan, berdasarkan informasi yang didapat Saipul, kejadian serupa tidak hanya terjadi di Padangsidimpuan. Di Kota Sibolga, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, hingga Mandailing Natal, juga terjadi situasi serupa.
“Tapi, kalau kata teman saya yang tinggal di Kota Medan, gak ada ngantre-ngantre minyak begini di sana. Sebenarnya, ada apa ini? Ada yang bilang kapal tanker pengangkut BBM dari Kota Sibolga terlambat datang. Kok bisa? Apa sebabnya? Karena cuaca kulihat bagus-bagus ajanya,” kesal Mahasiswa yang saat ini sedang mengambil studi di salah satu Universitas di Medan itu.
Lain lagi keterangan dari Andre, pedagang sayur yang memiliki becak barang. Ia bahkan menyerukan ke Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, agar melihat kondisi masyarakat Kota Padangsidimpuan dan sekitarnya yang kesulitan memperoleh BBM. Padahal, lanjut Andre, saat berkunjung ke Batang Toru beberapa waktu lalu ketika meninjau lokasi bencana, Bahlil pernah menyatakan stok BBM cukup.
“Mana (stok) yang cukup itu Pak Menteri? Tolong dulu diatensi kelangkaan minyak di Padangsidimpuan ini, Pak. Sudah lah penjualan sekarang lesu, masak harus ditambah lagi minyak langka. Habis waktu kami mengantre minyak ini,” kecam Andre.
Belum lagi, Andre juga menyayangkan adanya ulah beberapa oknum pedagang BBM eceran yang menaikkan harga di luar nalar. Menurut Andre, saat ini oknum-oknum pedagang BBM nakal, mematok harga BBM jenis Pertalite di kisaran Rp20 ribu hingga Rp25 ribu per liter.
“Tekor kita kalau terus-terusan ngisi minyak di eceran. Terpaksa, mau gak mau, antre lah awak,” tutupnya.
Terpisah, Humas PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Zaki Mubarok, saat dihubungi wartawan guna dimintai tanggapannya terkait kelangkaan BBM yang masih terjadi di Kota Padangsidimpuan mengaku bahwa, pihaknya sedang konsolidasi data operasional, agar informasi yang disampaikan akurat.
“Hari ini, (pasokan BBM) akan berangsur normal,” ucapnya.
Namun, saat ditanya wartawan terkait penyebab pasti terjadinya kelangkaan BBM hingga menyebabkan terjadinya antrean kendaraan di sejumlah SPBU di Kota Padangsidimpuan sekitarnya, Zaki belum memberi keterangan yang jelas.
Amatan wartawan Senin sore di SPBU 14.227.316 di Padangmatinggi, Kecamatan Padangsidimpuan, Kota Padangsidimpuan, masih terjadi antrean kendaraan. Meski antrean cukup panjang, namun masyarakat masih setia menunggu demi mendapatkan BBM yang menjadi kebutuhan priemer saat ini.
Pemerintah Pangkas Kuota BBM Bersubsidi 2026
Seperti dilansir dari balans.id Pemerintah mulai mengerem penyaluran BBM bersubsidi untuk tahun 2026.
Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menetapkan kuota baru Pertalite dan solar subsidi, dengan penurunan paling signifikan pada Pertalite. Kebijakan ini diambil untuk menjaga subsidi tepat sasaran dan mencegah beban APBN membengkak.
Keputusan pemangkasan disampaikan dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi XII DPR RI di Jakarta, Selasa. Kepala BPH Migas Wahyudi Anas menyampaikan bahwa pengaturan kuota BBM bersubsidi merupakan bagian dari strategi pengendalian energi nasional. Penyesuaian ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi penggunaan BBM di sektor rumah tangga dan transportasi.
Kuota Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) atau Pertalite pada 2026 ditetapkan sebesar 29.267.947 kiloliter (kl). Angka ini turun 6,28 persen dibanding kuota 2025 yang mencapai 31.230.017 kl. Penurunan ini menjadi langkah paling besar di antara jenis BBM bersubsidi lainnya, mencerminkan fokus pemerintah pada optimalisasi distribusi bahan bakar bagi masyarakat yang berhak.
Selain sebagai penghematan anggaran, pemangkasan kuota Pertalite juga bertujuan meminimalkan penyalahgunaan. Selama 2025, realisasi penyaluran Pertalite tercatat 28,06 juta kl, atau hanya 89,86 persen dari kuota APBN, sehingga pemerintah berhasil menghemat miliaran rupiah dari kuota yang tidak terpakai.
Selain Pertalite, solar subsidi ikut mengalami penurunan. Kuota Jenis BBM Tertentu (JBT) solar pada 2026 ditetapkan sebesar 18.636.500 kl, turun 1,32 persen dibanding kuota 2025 sebesar 18.885.000 kl. Penyesuaian ini menunjukkan upaya pemerintah memperketat distribusi bahan bakar untuk kendaraan umum dan industri agar lebih efisien.
Realisasi solar subsidi sepanjang 2025 mencapai 97,49 persen dari kuota APBN, sehingga pemerintah berhasil menghemat sekitar 473,6 ribu kl atau setara Rp2,11 triliun. Capaian ini menjadi indikator keberhasilan pengendalian distribusi yang lebih tepat sasaran dibanding tahun-tahun sebelumnya.
Berbeda dengan Pertalite dan solar, kuota minyak tanah mengalami kenaikan tipis pada 2026. Kuota ditetapkan sebesar 526 ribu kl, naik 0,19 persen dibanding kuota 2025 yang sebesar 525 ribu kl. Kenaikan ini menyesuaikan kebutuhan rumah tangga dan sektor tertentu yang masih mengandalkan minyak tanah sebagai bahan bakar.
Realisasi penyaluran minyak tanah pada 2025 mencapai 507,9 ribu kl atau 96,75 persen dari kuota, sehingga pemerintah berhasil menghemat 17 ribu kl setara Rp0,12 triliun. Data ini menunjukkan distribusi minyak tanah relatif lebih stabil dan tidak menimbulkan beban subsidi yang besar.
Penghematan terbesar diperoleh dari penyaluran Pertalite. BPH Migas mencatat keberhasilan mengendalikan distribusi BBM bersubsidi sepanjang 2025, yang mampu menghemat anggaran negara hingga Rp4,9 triliun. Langkah ini menjadi dasar pemerintah menyesuaikan kuota BBM bersubsidi pada 2026.
Kebijakan pemangkasan kuota juga diharapkan dapat meningkatkan ketepatan sasaran subsidi. Dengan pengendalian distribusi yang lebih ketat, bahan bakar bersubsidi dapat lebih fokus dinikmati oleh rumah tangga dan kendaraan yang benar-benar membutuhkan, sekaligus mengurangi potensi pemborosan dan penyalahgunaan.
Pemerintah menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap penyaluran BBM bersubsidi. Strategi ini mencakup pencatatan distribusi, pengendalian di pangkalan, dan penerapan aturan yang menyesuaikan kebutuhan konsumsi rumah tangga.
Dengan penyesuaian kuota Pertalite dan solar yang lebih tepat, diharapkan konsumsi BBM bersubsidi akan lebih efisien, anggaran negara lebih hemat, dan distribusi energi tetap berkelanjutan. Kebijakan ini juga menjadi acuan bagi langkah-langkah pemerintah berikutnya untuk mengoptimalkan penggunaan energi nasional dan menjaga keseimbangan subsidi di masa depan. (Sabar Sitompul-HT)
