MEDAN – Sinergi antara Pemprov Sumut dan Pemko Padangsidimpuan terus diperkuat. Gubernur Sumut, Muhammad Bobby Afif Nasution, menerima audiensi Wali Kota Padangsidimpuan, Dr. H. Letnan Dalimunthe beserta jajaran OPD di Aula Tengku Rizal Nurdin, kemarin.

Pertemuan strategis ini menjadi momentum penting dalam membahas berbagai program prioritas pembangunan di Kota Padangsidimpuan.

Mulai dari pembangunan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak bencana, penguatan layanan kesehatan, hingga peningkatan infrastruktur jalan yang menjadi urat nadi perekonomian daerah.

Bobby menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk terus mendorong pembangunan yang merata di seluruh daerah.

“Pemprov Sumut terus berupaya menghadirkan pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat. Program hunian tetap, peningkatan layanan kesehatan, serta pembangunan infrastruktur menjadi bagian dari upaya tersebut,” ujar Bobby.

Terkait infrastruktur, Bobby menegaskan bahwa pembangunan dan perbaikan jalan tetap menjadi prioritas Pemprov Sumut.

Pada tahun 2026, Pemprov Sumut mengalokasikan anggaran infrastruktur sekitar Rp1,9 triliun yang akan digunakan secara bertahap sesuai kebutuhan dan skala prioritas daerah.

Anggaran sebesar itu merupakan bagian dari implementasi Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) yang diusung Gubernur Bobby Nasution melalui Pembangunan Infrastruktur Terintegrasi (Instansi).

Dari total tersebut, Rp1,37 triliun dialokasikan khusus untuk pembangunan infrastruktur jalan.

Rinciannya meliputi pembangunan jalan sepanjang 86 kilometer, pemeliharaan berkala jalan 11,91 kilometer, rehabilitasi jalan 10 kilometer, pembangunan turap/talud/bronjong di 17 titik, serta pembangunan jembatan sepanjang 32 meter.

Tak hanya itu, untuk program Proyek Strategis Daerah (PSD), Pemprov Sumut mengalokasikan Rp320,2 miliar khusus untuk pembangunan ruas jalan baru yang menjadi penghubung wilayah terisolasi dan kawasan strategis. Secara keseluruhan, dari program PHTC dan PSD, terdapat 141 kilometer jalan yang akan dibangun pada tahun 2026.

Salah satu fokus utama dalam audiensi tersebut adalah pembangunan hunian tetap bagi masyarakat terdampak bencana.