PADANG SIDEMPUAN, HARIAN TABAGSEL.com-Pimpinan Cabang Pemuda Muslimin Indonesia (PMI) Kota Padang Sidempuan mendesak kepada Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Utara mengumumkan hasil audit dan sejumlah temuan di DPRD Kota Padang Sidempuan.
“BPK RI perwakilan Sumatera Utara dapat menyampaikan hasil temuannya kepada publik berdasarkan analisis temuan dari sejumlah anggota DPRD Kota Padang Sidempuan,” ucap Sekretaris PC PMI Kota Padang Sidempuan Khairul Arief, Rabu (29/3).
Lanjut Khairul, Aparat Intern Pengawasan Pemerintah (APIP) juga diminta peka terhadap persoalan temuan keuangan negara yang ada di DPRD Kota Padang Sidempuan, mengingat ada target Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang dapat diperoleh kembali dari Kementerian Keuangan RI.
Pemuda Muslimin berharap anggota DPRD Kota Padang Sidempuan termaksud pimpinan dewan untuk menyatakan sikapnya bahwa jika perjalanan dinasnya fiktif dan tidak benar lebih baik dikembalikan, dan jika temuan maka tidak salah melakukan pengembalian uang perjalanan dinas ke negara dengan itu maka jauh dari jeratan hukum dan rasa malu berkepanjangan.
Lanjut Sekretaris Pemuda Muslimin tersebut, pembayaran biaya akomodasi atau penginapan kepada pelaksana perjalanan dinas lumayan juga angkanya senilai Rp 1 miliar lebih.
Sementara itu Plt Sekwan DPRD Kota Padang Sidempuan Bakhri Pulungan enggan berkomentar lebih jauh.
“Silakan tanya BPK karena ini gawean mereka, nanti salah komentar takut di pelintir,” kelitnya. (PAP)
