PADANG LAWAS, hariantabagsel.com– Terkait dengan Bimbingan Teknis (Bimtek) seluruh kepala sekolah SD-SMP Negeri dan swasta, diduga langgar juknis. Anjuran penggunaan dana BOS tidak diperkenankan untuk bimtek, apalagi melibatkan jasa vendor, atau pihak ketiga. Dan sudah melenceng dari 15 poin larangan penggunaan dana BOS yang ditetapkan.
Sejauh ini tidak ada tanggapan dari pihak mana pun. Baik dari pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Lawas, atau dari pihak Mutiara Tech yang beralamat di Kabupaten Agam ini sebagai vendor.
Hal ini menambah kecurigaan adanya kongkalikong meraup untung dari dana BOS. Tidak ada korelasinya, hanya semata-mata bagi bagi untung.
Pun terkait peserta, tidak ada data yang bisa diterima awak media ini, berapa jumlah sekolah yang mengikuti, berikut jumlah kepala sekolah dan guru. Dinas bungkam, begitupun pihak Mutiara Tech diam tak ada respon.
“Maaf, Saya tidak tahu entah berapa jumlahnya, karena sekolah langsung mendaftar ke mutiara tech sebagai pelaksana kegiatan,” tulis Sekretaris, M Syahdin Daulay lewat pesannya saat dikonfirmasi kemarin.
Begitu juga Drs Abdul Hutasuhut MSP, selaku Direktur Mutiara Tech juga tak menanggapi. Telepon dan pesan pendek tidak ada jawaban.
“Sebentar, masih rapat,” katanya mengirim pesan.
Hingga berita ini diturunkan tidak ada lagi respon.
/Baru Kabupaten Padang Lawas Yang Berani Buat Bimtek Dari Dana BOS/
Informasi yang diterima Harian Tabagsel, sejak 2025 Bimtek guru dan kepala sekolah nyaris ditiadakan. Itu berlaku bagi daerah lain seperti Paluta, Kota Padangsidimpuan, Tapsel.
Tapi tidak bagi Kabupaten Padang Lawas. Bimtek yang bersumber dari Dana BOS tetap dilaksanakan. Meski diduga melanggar juknis penggunaan dana BOS.
Dan kabarnya, direktur Mutiara Tech ini kerap bermain di Dinas Pendidikan Padang lawas. Sebelumnya juga terdeteksi sebagai pihak ketiga pengadaan foto Presiden dan Wakil Presiden ke sekolah sekolah.
Kuat dugaan kolaborasi dengan pihak Dinas Pendidikan sudah terbangun sejak lama. Tentu ukuran kerja sama baik ini, diduga guna bagi bagi kue dana BOS.
Dan masih saja sangat disayangkan, tidak ada respon dari pihak mana pun. Saat dikonfirmasi sekretaris yang sebelumnya merupakan Plt Kepala Dinas Pendidikan, tidak merespon. Begitu juga Abdul Hutasuhut, diam tidak ada tanggapan. (Parningotan Aritonang-HT)
