PADANGSIDIMPUAN, hariantabagsel.com- Fenomena pemberitaan tentang anggota DPRD Kota Padangsidimpuan dari PKB, Ipong Dalimunthe yang diduga menjadi makelar proyek dan jabatan di lingkungan Pemko Padangsidimpuan mendapat perhatian dari organisasi kemahasiswaan.
Kabid Hikmah, Politik dan Kebijakan Publik PC IMM Tapsel-Psp, Roni Adi Putra mengatakan bahwa jika benar Ipong Dalimunthe menjadi makelar proyek dan jabatan maka akan membahayakan demokrasi lokal.
Katanya, fenomena ini semakin mengkhawatirkan ketika praktik tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan disokong oleh relasi kekuasaan yang berkelindan dengan posisi keluarga di eksekutif, yakni sang saudara yang saat ini menjabat sebagai Wali Kota Padangsidimpuan.
Roni menduga kurang lebih 8 bulan Letnan Dalimunthe menjabat Wali Kota, sejumlah proyek-proyek yang ada di sejumlah OPD diduga dikuasai keluarganya (Nepotisme). Dari beberapa informasi, penguasaan ini diduga melalui saudaranya yaitu anggota DPRD Kota Padangsidimpuan bernama Ipong Dalimunthe dari PKB.
Bukan hanya diduga menguasai proyek-proyek tetapi diduga juga turut andil dalam perekrutan serta diduga menjadi agen jual beli jabatan bahkan juga merekrut tenaga honorer.
“Mereka sampai berani mengancam memindahkan bahkan memecat tenaga honorer. Jelas ini masalah besar jika memang benar terjadi adanya,” ucapnya.
Roni menyatakan bahwa praktik tersebut merupakan bentuk nyata dari politik kekerabatan dan nepotisme yang berbahaya bagi demokrasi lokal.
“Seharusnya sebagai anggota DPR, fokus menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Namun yang terjadi justru keterlibatan dalam dugaan pengaturan proyek dan distribusi jabatan. Ini jelas mencederai prinsip demokrasi dan keadilan,” tegas Roni.
Dirinya juga mendapatkan info, diduga akibat kelakuan Ipong Dalimunthe beserta keluarganya yang bersikap semena-mena sampai menimbulkan kebencian dari sejumlah ASN, tenaga honorer bahkan masyarakat dan sejumlah anggota DPRD Kota Padangsidimpuan.
“Dengan gayanya yang sok dan arogan tidak mencerminkan sebagai anggota DPR yang seyogyanya menjadi wakil dari suara hati nurani rakyat tetapi ini malah sebaliknya yaitu seolah dialah Wali Kota Padangsidimpuan,” katanya.
Selanjutnya Roni berharap Wali Kota, Letnan Dalimunthe melakukan teguran secara kekeluargaan atas kegaduhan yang ditimbulkan oleh abangnya, Ipong Dalimunthe.
“Meski sebagai adik, Letnan Dalimunthe selaku Wali Kota harus berani menegur abangnya, Ipong Dalimunthe, karena kegaduhan ini pasti merusak namanya sebagai Kepala Daerah. Kita tidak mau dengan kondisi efisiensi malah ditambah lagi persoalan ini,” pintanya.
Kemudian meminta lembaga DPRD Kota Padangsidimpuan melaui Badan Kehormatan melakukan pemanggilan dan merekomendasikan sanksi.
“Begitu juga kepada partai pengusung yakni PKB agar memberikan sanksi kepada Ipong Dalimunthe atas kegaduhan yang ditimbulkan,” harapnya. (Suhaimi Lubis)
