TAPANULI SELATAN, hariantabagsel.com– Suasana di depan Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) mendadak riuh, Selasa (14/10/2025).
Pasalnya, sejumlah massa dari Waktu Indonesia Bergerak menggelar aksi unjuk rasa menuntut transparansi dalam pengelolaan proyek di instansi tersebut.
Dalam orasinya, melontarkan pertanyaan tajam terkait dugaan proyek “titipan” dari pihak tertentu yang disebut-sebut dekat dengan Bupati Tapanuli Selatan, Gus Irawan.
“Apakah karena dia tim sukses Bupati? Apakah karena dia orang dekat Bupati, makanya semua proyek diserahkan ke tangannya?” seru sang orator lantang di depan kantor Dinas Kesehatan, disambut teriakan dukungan dari massa aksi.
Ia juga menyindir sikap pihak Dinas Kesehatan yang tak kunjung menemui massa, meski mereka sudah setengah jam berorasi di depan kantor.
“Kami sudah di sini lebih dari tiga puluh menit, tapi tak satu pun yang mau keluar menemui kami. Apakah suara rakyat kini tak lagi penting?,” ujarnya menambahkan.
Aksi kemudian berlanjut ke Kantor Bupati Tapanuli Selatan, dengan pengawalan ketat dari personel Satpol PP dan pihak Kepolisian.
Dalam unjuk rasa itu, massa juga menyerukan adanya dugaan “bagi-bagi kue proyek” dengan imbalan atau fee sebesar 17 hingga 20 persen.
Mereka juga menyebut nama seorang ASN bernama Suryadi yang kini disebut “hilang” tanpa kabar dan diketahui menjabat sebagai Sekretaris Dinas Kesehatan.
Massa kemudian melakukan aksi mengheningkan cipta.
“Mari sejenak kita hening cipta… semoga arwah Suryadi tidak diterima di dalam kubur,” ucapnya dengan nada getir, membuat massa terdiam sejenak sebelum kembali meneriakkan tuntutan.
Pernyataan Sikap Massa Aksi
Dalam kesempatan itu, para peserta aksi juga membacakan sejumlah poin pernyataan sikap yang mereka tujukan kepada pihak berwenang, antara lain:
1. Meminta dan mendesak Polres Tapanuli Selatan untuk mengusut tuntas dugaan adanya permintaan kewajiban (KW) kepada setiap rekanan sebesar 17 hingga 20 persen di setiap paket pekerjaan di Dinas Kesehatan Tapanuli Selatan.
2. Meminta Bupati Tapanuli Selatan untuk mengevaluasi sekaligus mencopot Sekretaris Dinas Kesehatan Tapanuli Selatan dari jabatannya.
3. Meminta Bupati Tapanuli Selatan agar memutus mata rantai dugaan permufakatan jahat atau persekongkolan antara oknum Sekretaris Dinas Kesehatan dengan sejumlah rekanan.
4. Meminta Kepala Dinas Kesehatan untuk melaksanakan proses tender dan penunjukan pelaksana proyek secara profesional dan transparan, tanpa intervensi pihak mana pun.
5. Meminta agar Dinas Kesehatan Tapanuli Selatan tidak melakukan monopoli proyek di lingkungan instansi tersebut.
6. Menyatakan akan melanjutkan aksi apabila tidak ada tanggapan resmi dari Bupati Tapanuli Selatan terkait tuntutan mereka. (Rel-HT)
