TAPANULI SELATAN, hariantabagsel.com– Bencana banjir yang mengepung Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) menyebabkan kerusakan yang fantastis dan juga puluhan nyawa melayang menjadi pekerjaan serius Pemerintah Kabupaten Tapsel dalam membuat skema penanganan banjir dan pasca banjir nantinya.
Hanya saja sangat disayangkan sudah seminggu sejak kejadian salah satu bencana alam terburuk di Kabupaten Tapsel ini banyak wilayah yang bahkan tidak tersentuh sama sekali oleh pemerintah.
Hal ini bisa dibuktikan dengan banyaknya pesan di media sosial bahkan pesan ke situs berita online atau pesan pribadi yang menyatakan wilayahnya belum disentuh bantuan dari pemerintah bahkan masih terisolir yang menyebabkan warga mengungsi.
Beberapa keluhan yang masuk ke redaksi hariantabagsel.com, diantaranya Desa Dalihan Natolu, Kecamatan Arse sampai hari ini listrik mati total akibat PLTMH yang selama ini mendrop listrk hanyut di terjang banjir dan bantuan sembako tidak ada.
Jalan menuju Marancar Godang, Kecamatan Marancar sampai hari ini belum bisa di akses masyarakat sangat butuh bantuan dari pemerintah untuk dapat membuka akses jalan.
Kemudian ada lagi nformasi dari warga Desa Tandihat, Kecamatan Angkola Selatan dalam narasinya menyatakan kampung halama mereka sekarang sudah tak berpenghuni, warga semua mengungsi ke Tangsi Semorong Desa Sirapan Napa. Kampung mereka ini sudah tidak bisa ditempati lagi. Semakin hari retak dan rumah-rumah hancur dan saat ini membutuhkan bantuan dan perhatian dari pemerintah.
Dan masih banyak lagi wilayah yang belum mendapatkan bantuan dan perhatian dari pemerintah di seperti di wilayah Siais sekitarnya kemudian beberapa wilayah di Kecamatan Sayur Matinggi dan Kecamatan Angkola Muara Tais.
Persoalan tidak berhenti sampai disitu. Berkurangnya pasokan makanan, obat-obatan, air bersih, pakaian layak yang dimiliki warga terdampak tidak bisa diisi kembali untuk memenuhi kebutuhan warga terdampak agar bisa bertahan hidup. Hal ini diperparah dengan putusnya jaringan telekomunikasi hingga padamnya penerangan PLN.
Meskipun kebutuhan dasar yang disebutkan diatas ada dengan stok terbatas namun harganya melambung tinggi sehingga makin menyulitkan warga terdampak. Ditambah sejumlah daerah terisolir karena jalan terputus atau tertutup material banjir.
Dan kemudian kondisi ini semakin memburuk dengan langkanya BBM dan jikapun ada harganya naik hingga 300 persen.
Direktur Eksekutif Paladam, Subanta Rampang Ayu menilai disini terlihat bupati tidak bisa memanage bawahannya dalam penanggulangan banjir.
“Dia cuma memerintahkan mulai dari camat sampai ke desa, aksinya lamban bahkan ada yang tidak mengindahkan sama sekali. Mereka kan punya fasilitas kenderaan dinas dan anggaran. Di desa ada Tagana dan Kader Posyandu atau Kader KB yang di gaji negara itulah digerakkan oleh Bupati,” katanya.
“Kita bisa ambil contoh Desa Tolang Julu begitu bagusnya migrasi yang dilakukan sehingga tidak ada korban jiwa dan mulai dari bencana banjir bandang. Sayangnya sampai hari ini Pemda Tapsel tidak pernah datang,” sambungnya.
Sementara itu Ketua DPW SHI Sumut, Hendrawan Hasibuan menyindir kepala daerah mampu menyediakan relawan dan suksesi saat pemenangan bupati dan wakil bupati mereka sanggup tanpa panik, sementara saat ada bencana begini pemerintah seakan-akan panik dalam menanganinya.
“Dugaan kita, akibat memikirkan melindungi pemodal dan privat sektor. Makanya terlihat kacau pola penanganan bencana alam oleh Pemda Tapsel ini,” ujarnya. (Rel-HT)
