JAKARTA, hariantabagsel.com– Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) resmi menghentikan sementara aktivitas operasional delapan perusahaan yang diduga berkontribusi terhadap terjadinya banjir bandang dan tanah longsor di sejumlah wilayah Sumatera, termasuk kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan.
Penghentian tersebut dilakukan melalui sanksi administratif berupa paksaan pemerintah, yang mewajibkan perusahaan menghentikan seluruh kegiatan hingga audit lingkungan menyeluruh rampung dilaksanakan.
Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, menyampaikan bahwa langkah ini diambil sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam merespons bencana ekologis yang menelan korban jiwa dan menghancurkan permukiman warga.
“Seluruh perusahaan yang terindikasi telah kami kenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan operasional sambil dilakukan audit lingkungan oleh tim independen,” ujar Hanif dalam keterangan pers di Jakarta, Selasa (23/12/2025).
Adapun delapan perusahaan yang dikenai sanksi tersebut meliputi PT Agincourt Resources (PT AR), PT Toba Pulp Lestari, Sarulla Operations Ltd, PT Sumatera Pembangkit Mandiri, PT Teluk Nauli, PT North Sumatera Hydro Energy, PT Multi Sibolga Timber, serta PTPN IV Kebun Batang Toru.
*PT Agincourt Resources Paling Disorot*
Dari 8 perusahaan tersebut, PT Agincourt Resources menjadi perhatian publik paling besar. Perusahaan tambang emas pengelola Tambang Emas Martabe ini beroperasi di kawasan dengan nilai ekologis tinggi yang masuk dalam Ekosistem Batang Toru, salah satu benteng terakhir keanekaragaman hayati di Sumatera.
Berdasarkan catatan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumatera Utara, PT AR diduga sebagai salah satu penyumbang terbesar degradasi lingkungan di kawasan tersebut. Perusahaan ini diketahui mengantongi Kontrak Karya sejak 1997 dengan wilayah konsesi yang terus berkembang hingga mencapai 130.252 hektare, membentang di Kabupaten Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, dan Mandailing Natal.
Dalam dokumen AMDAL dan addendum AMDAL 2020, PT AR tercatat mengajukan peningkatan kapasitas produksi dari 6 juta ton menjadi 7 juta ton per tahun. Rencana tersebut membutuhkan pembukaan lahan baru seluas 583 hektare untuk fasilitas tailing (TMF), yang berpotensi menyebabkan penebangan sekitar 185.884 pohon.
AMDAL perusahaan sendiri telah mengakui risiko serius, mulai dari perubahan pola aliran sungai, meningkatnya limpasan air permukaan, penurunan kualitas air, hingga hilangnya tutupan hutan dan habitat satwa liar.
Walhi Sumut juga mengungkap bahwa di lapangan, pembukaan lahan oleh PT AR diduga telah mencapai sekitar 120 hektare, meski dampak lingkungan dari aktivitas tersebut dinilai belum dikendalikan secara maksimal.
Hanif menegaskan, audit lingkungan yang tengah berjalan tidak berhenti pada pemeriksaan administratif semata. Pemerintah membuka opsi penegakan hukum lanjutan, termasuk gugatan perdata dan pidana.
“Jika ditemukan hubungan kausalitas yang jelas antara aktivitas perusahaan dan timbulnya korban jiwa, maka penegakan hukum pidana akan kami tempuh,” tegas Hanif.
KLH juga memastikan bahwa penindakan tidak berhenti pada delapan perusahaan tersebut. Verifikasi lapangan masih berlangsung di wilayah lain seperti Sumatera Barat dan Aceh, yang juga terdampak bencana ekologis dalam skala luas.
Sebelumnya Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung menyampaikan lokasi tambang emas yang disebut-sebut menjadi penyebab bencana banjir bandang di Pulau Sumatera, jauh dari lokasi bencana.
“Katanya wilayah kerjanya jauh,” ujar Yuliot ketika ditemui setelah menghadiri rapat di Kantor Kementerian ESDM Jakarta, Senin lalu.
Sementara menanggapi tudingan sebagai penyebab bencana, PTAR meluruskan informasi bahwa lokasi banjir bandang di Desa Garoga berada pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Garoga/Aek Ngadol, yang berbeda dan tidak terhubung dengan DAS Aek Pahu, tempat PTAR beroperasi.
“Pemantauan kami juga tidak menemukan material kayu di DAS Aek Pahu yang dapat dikaitkan dengan temuan di wilayah banjir. PTAR mendukung penuh kajian komprehensif yang dilakukan pemerintah atas seluruh faktor penyebab bencana ini dan siap bekerja sama secara transparan,” ujar Senior Manager Corporate Communications PTAR Katarina Siburian Hardono. (Rel-HT)
