TAPANULI SELATAN, hariantabagsel.com– Informasi dihimpun, sejumlah wilayah di Kabupaten Tapanuli Selatan kembali dilanda banjir, termasuk Kecamatan Angkola Sangkunur, Desa Malombu, Bandar Tarutung, Lorong 4, Aek Pardomuan, serta desa-desa lain, Jumat (26/12/2025. Rumah-rumah terendam, puluhan keluarga terpaksa mengungsi, sementara arus sungai membawa lumpur, kayu gelondongan, dan pasir.
Inilah bukti ketidakseriusan pemerintah daerah dalam mitigasi bencana dan pasca banjir awal, sebab arus sungai kembali meluap karena hulu yang tidak dikendalikan, anak-anak sungai ikut meluap, dan lereng bukit tetap labil.
Namun, langkah nyata seperti normalisasi sungai, penguatan lereng, atau relokasi warga nyaris tidak terlihat. Sebab pemerintah daerah tampak terfokus pada beberapa lokasi tertentu, sementara desa-desa lain yang terdampak dibiarkan menghadapi risiko sendiri karena ini bukan sekadar kelalaian biasa, melainkan indikasi konflik kepentingan dan prioritas politik yang salah arah.
Banjir susulan ini bukan sekadar soal alam, akan tetapi akibat kebijakan yang gagal melindungi rakyat kecil sekaligus menjaga kepentingan korporasi dan elite lokal. Sebab warga yang tinggal di bantaran sungai menjadi korban pertama, sementara proyek pembangunan dan arus ekonomi tetap berjalan tanpa audit publik dan transparansi karena inilah wajah state capture lokal, di mana kepentingan politik dan ekonomi lebih diutamakan daripada keselamatan warga.
Sebab warga Tapanuli Selatan tidak menuntut kemewahan, namun mereka hanya ingin rumah yang aman, lingkungan yang terlindungi, dan jaminan keselamatan dari bencana berulang karena jika pemerintah daerah terus bungkam dan abai, maka setiap hujan deras bukan lagi potensi, akan tetapi kepastian bencana.
Sudah saatnya Pemerintah Daerah Tapanuli Selatan bertindak tegas dan berpihak pada warganya, bukan kepentingan investasi atau pencitraan politik. Lakukan mitigasi menyeluruh seperti audit sungai, normalisasi aliran anak sungai, penguatan lereng bukit, relokasi warga dari zona rawan, dan pastikan setiap kebijakan pembangunan memperhitungkan keselamatan manusia sebagai prioritas utama.
Sebab jika tidak, maka warga Tapanuli Selatan akan terus menjadi korban sistemik dari kegagalan negara dan konflik kepentingan korporasi karena bencana berikutnya bukan lagi anomali, tetapi keniscayaan yang diproduksi oleh kebijakan yang lalai dan pilih kasih. (Sofyan Ali Akbar Lubis/Sabar Sitompul-HT)
