SUMATERA UTARA, hariantabagsel.com– Hidup tak selalu memberi awal yang mudah. Hendrawan Hasibuan, yang akrab disapa Hendra Hasibuan, lahir di Kota Padangsidimpuan pada tahun 1984. Jalan hidupnya ditempa sejak belia, saat ia menjadi anak jalanan dampingan Kelompok Kerja Sosial Perkotaan (KKSP) Sumatera Utara pada tahun 1996 hingga 2000.
Di usia sekolah, Hendra menjual rokok asongan demi membiayai pendidikannya di Madrasah Syanawiyah hingga SMA di Kota Padangsidimpuan. Keterbatasan ekonomi tak membuatnya berhenti bermimpi. Ia terus melangkah hingga berhasil melanjutkan pendidikan ke Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan (UMTS), lulus dan wisuda pada tahun 2011.
Semasa kuliah, Hendra sudah menggeluti dunia aktivis. Ia kerap terlibat dalam demonstrasi dan kegiatan pengorganisasian mahasiswa. Meski tercatat sebagai kader organisasi kemahasiswaan di kampusnya, ia juga aktif dalam diskusi dan aliansi mahasiswa di luar kampus. Ia bahkan menjadi salah seorang pendiri organisasi MAPALA bernama Komunitas Mahasiswa Pecinta Alam Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan (KOMPEL UMTS), yang hingga kini masih aktif.
Keterlibatannya dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) berlanjut saat dirinya mengenyam bangku kuliah. Awalnya dimulai ketika ia menjadi peserta pendidikan Community Organizer (CO) yang diselenggarakan oleh LSM Bitra Indonesia pada tahun 2003. Pendidikan itu menjadi pintu masuk bagi dirinya untuk terlibat dalam program pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan Kabupaten Tapanuli Selatan.
Antara tahun 2005 hingga 2007, Hendra terlibat dalam program pengelolaan Taman Nasional Batang Gadis sebagai Community Organizer di bawah naungan BITRA Konsorsium—yang terdiri dari BITRA Indonesia, WALHI Sumut, PUSAKA Indonesia, dan Perkumpulan SAMUDERA. Perannya fokus pada pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan hutan.
Beranjak dari BITRA Konsorsium, pada tahun 2008 hingga 2010 ia bergabung dengan Perkumpulan SAMUDERA. Di sana, ia melakukan advokasi dan kampanye terkait kerusakan lingkungan hidup dan hutan di Kota Sibolga, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kota Padang Sidempuan, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Padang Lawas, dan Kabupaten Mandailing Natal.
Berbekal pengalaman tersebut, pada tahun 2011 ia bersama kawan-kawan aktivis NGO lainnya mendirikan Jaringan Advokasi Masyarakat Marjinal (JAMM). Melalui JAMM, ia semakin aktif melakukan kerja-kerja advokasi, pemberdayaan, hingga pengorganisasian masyarakat.
Ketika program LSM mulai sepi, Hendra tak segan “ngamen” sebagai Surveyor Litbang Kompas Jakarta dan sejumlah lembaga survei lainnya. Baginya, perjuangan tidak boleh berhenti hanya karena keterbatasan dana.
Aktivis yang kerap dijuluki “Jenderal Rakyat” ini dikenal konsisten melahirkan kader-kader pejuang rakyat melalui pendidikan dan pelatihan. Ia juga terlibat langsung dalam pembentukan berbagai organisasi rakyat, di antaranya:
• WAMASRI (Wahana Masyarakat Binasari) yang berkonflik dengan perusahaan sawit.
• OKR (Organisasi Konservasi Rakyat) yang mempertahankan kawasan hutan konservasi dan berkonflik dengan perusahaan pertambangan emas.
• IPKLSS (Ikatan Pedagang Kaki Lima Salumpat Saindege) yang berkonflik dengan kebijakan pemerintah terkait kepentingan UMKM.
• FKKBT (Forum Kader Konservasi Batangtoru) yang mempertahankan kawasan hutan konservasi dan melindungi orangutan Tapanuli.
Kemudian, sejak adanya penemuan orangutan sebagai spesies baru di ekosistem Batangtoru, yang ternyata memiliki perbedaan dengan orangutan Sumatera dan Kalimantan, penemuan spesies baru ini menjadikan ikon baru konservasi di ekosistem Batangtoru dengan sebutan nama Orangutan Tapanuli (Pongo Tapanuliensis).
Hendrawan menginisiasi dibentuknya sebuah forum yang khusus membicarakan spesies Orangutan Tapanuli, yang dideklarasikannya bersama kawan-kawan, dengan nama Forum Konservasi Orangutan Tapanuli (FOKAT).
Inisiatif itu muncul dari keresahannya, karena hingga hari ini habitat atau tempat tinggal orangutan tapanuli banyak diganggu dari aktivitas, baik perusahaan ektsraktif dan deforestasi. Bahkan belakangan ini banyaknya muncul berbagai kasus perdagangan satwa dan tumbuhan yang dilindungi.
Salah satu pencapaian terbesarnya adalah ketika bersama komunitas HATABOSI yang didampinginya menerima penghargaan Kalpataru dari Kementerian Lingkungan Hidup atas upaya menjaga sumber air dan kawasan hutan seluas ±3.000 hektare selama ratusan tahun.
“Bersama Forina (Forum Orangutan Indonesia), dukungan stakeholder yang ada, kami berhasil membawa Komunitas HATABOSI sebagai peraih penghargaan Kalpataru. Dan itu salah satu kepuasan terbesar saya, selama 9 tahun berjuang dan bersama mereka,” ungkapnya, ketika berdialog langsung, Kamis (12/2/2026).
Tak hanya itu, sebanyak 110 masyarakat secara resmi diakui sebagai kader konservasi dan dikukuhkan langsung oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Sumatera Utara. Mereka menjadi garda terdepan menjaga hutan dan lingkungan mereka.
Hendra mengaku, meski lembaganya tidak memiliki donor seperti NGO kebanyakan lainnya, hingga saat ini ia masih terus konsisten terlibat dalam advokasi masyarakat.
“Saya akui, lembaga saya memang tidak memiliki donor seperti NGO atau lembaga-lembaga lainnya. Tapi, kalau bicara soal output dan pencapaian, sudah saya buktikan bagaimana hasilnya,” ujar pria yang sudah lebih dari 20 tahun hidup di dunia Civil Society ini.
Ia juga diakui sebagai mediator bersertifikat oleh Pusat Mediasi Nasional (PMN), untuk menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi di masyarakat
Sekarang kini, beliau menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Sarekat Hijau Indonesia Sumatera Utara (DPW SHI Sumut), dibawah Pimpinan Pusat SHI dengan Ketua Ade Zuchri. Beliau sebagai “Eco Warrior” dalam gerakan hijau yang selalu digaung- gaungkan oleh Sarekat Hijau Indonesia, kerap kali menyampaikan kritik, masukan, dan mengisi ruang-ruang publik melalui media cetak, elektronik, dan media sosial demi eksistensi gerakan green civil society.
Bagi Hendra, gerakan green civil society telah mendarah daging. Ia tetap konsisten berpihak pada kaum marjinal, rakyat lingkungan hidup, hutan, dan sumber daya alam beserta isinya. Ia terus berusaha memperjuangkan hak-hak mereka yang tak mendapat perhatian serius dari penyelenggara negara.
Baginya, kritik dan masukan tidak akan berhenti disampaikan sepanjang rakyat ditindas, dibodohi, dan lingkungan hidup serta hutan terus dirusak.
“Karena semua makhluk hidup berhak untuk hidup dengan Kesejahteraan dan hutan dengan Kelestarian,” pungkasnya. (Rel-HT)
