PADANGSIDIMPUAN, hariantabagsel.com– Pemerintah Kota (Pemko) Padangsidimpuan bersama Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Padangsidimpuan serta berbagai instansi vertikal terkait menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) strategis. Pertemuan ini difokuskan untuk membahas percepatan penyiapan lahan bagi Hunian Sementara (Huntara) dan Hunian Tetap (Huntap) bagi masyarakat terdampak bencana.
Rakor yang berlangsung di Sula Kantor Wali Kota Padangsidimpuan, Senin (4/5/2026), ini dipimpin langsung oleh Wali Kota Padangsidimpuan, Letnan Dalimunthe. Turut hadir dalam pertemuan tersebut Kepala Kantah Kota Padangsidimpuan, Agustina Harahap, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Padangsidimpuan, Rahmat Marzuki, serta perwakilan dari BNPB Pusat, Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Kementerian Dalam Negeri, BPN Provinsi Sumatera Utara, unsur Forkopimda, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, dan pihak PTPN IV Regional I yang hadir secara daring.
Dalam arahannya, Wali Kota Letnan Dalimunthe menegaskan bahwa rapat ini merupakan bentuk tindak lanjut nyata dari pertemuan sebelumnya yang digelar di Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 9 April 2026 lalu. Pertemuan tersebut membahas upaya percepatan penanganan pasca bencana banjir dan tanah longsor yang pernah melanda Kota Padangsidimpuan.
“Pemko Padangsidimpuan berkomitmen penuh menindaklanjuti hasil rapat sebelumnya. Saat ini kami telah menetapkan lokasi rencana pembangunan Huntap bagi total 1.133 Kepala Keluarga (KK) yang terdampak banjir dan longsor,” ujar Wali Kota dalam sambutannya.
Lebih jauh, Wali Kota menjelaskan bahwa lokasi yang dipersiapkan untuk pembangunan hunian tetap tetap menggunakan lahan yang telah disepakati bersama sebelumnya. Lahan tersebut merupakan area HGU PTPN IV Regional I yang terletak di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara dengan luas mencapai kurang lebih 75,14 hektare.
“Kami juga telah memperoleh rekomendasi dari pihak terkait sebagai dasar hukum untuk percepatan penetapan lokasi hunian tetap tersebut. Berbagai tahapan teknis juga sudah kami laksanakan sebagai bagian dari upaya percepatan,” jelasnya.
Wali Kota menekankan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada kerjasama semua pihak. Oleh karena itu, sinergi dan kolaborasi antarinstansi menjadi kunci utama agar penyediaan hunian yang layak, aman, dan nyaman bisa segera dinikmati oleh masyarakat.
“Kami menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi antarinstansi guna mempercepat penyediaan hunian yang layak bagi masyarakat. Melalui rakor ini, kita harus memastikan program Huntara dan Huntap berjalan optimal, tepat sasaran, serta benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang membutuhkan,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Kantah Kota Padangsidimpuan, Agustina Harahap, menyatakan kesiapannya untuk mendukung penuh program strategis ini. Pihaknya berkomitmen akan terus bersinergi dan berkoordinasi erat bersama Pemko serta seluruh stakeholder terkait demi kelancaran proses di lapangan.
“Kantah Kota Padangsidimpuan siap mendukung penuh program Huntara dan Huntap ini melalui sinergi dan koordinasi yang baik bersama Pemko serta seluruh pihak terkait. Kami berharap program ini dapat berjalan lancar, tepat sasaran, dan memberikan kepastian hukum serta manfaat nyata bagi masyarakat yang membutuhkan hunian layak,” ujar Agustina.
Dengan adanya kesepahaman dan komitmen kuat dari seluruh elemen ini, diharapkan proses pembangunan hunian bagi korban bencana dapat segera terealisasi dan memberikan kenyamanan baru bagi warga. (Rel-HT)
