PADANGSIDIMPUAN, hariantabagsel.com– Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Bersatu Peduli Kota Padangsidimpuan (AB-PKP) menggelar aksi damai dalam rangka refleksi satu tahun kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padangsidimpuan Letnan Dalimunthe-Harry Pahlevi Harahap. Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Pemerintah Kota Padangsidimpuan dan DPRD Kota Padangsidimpuan terkait transparansi kinerja pemerintahan.
Dalam orasinya, massa aksi menegaskan kehadiran mereka bukan karena kepentingan kelompok tertentu maupun ambisi kekuasaan, melainkan sebagai bagian dari masyarakat yang memiliki hak untuk mengawasi jalannya pemerintahan.
“Hari ini kami berdiri di tempat ini bukan karena kebencian, bukan karena kepentingan kelompok tertentu, dan bukan karena ambisi kekuasaan. Kami hadir sebagai rakyat yang memiliki hak untuk mengawasi jalannya pemerintahan serta memastikan bahwa kekuasaan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat,” ujar orator, Jojo Simanjuntak.
Mahasiswa menilai satu tahun masa kepemimpinan Pemerintah Kota Padangsidimpuan perlu dievaluasi secara terbuka agar masyarakat mengetahui sejauh mana realisasi program dan janji yang telah disampaikan kepada publik.
Dalam pernyataan sikapnya, AB-PKP menyampaikan tujuh tuntutan. Pertama, mendesak Pemerintah Kota Padangsidimpuan membuka secara transparan capaian kinerja selama satu tahun masa kepemimpinan kepada seluruh masyarakat.
Kedua, mendesak DPRD Kota Padangsidimpuan menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal terhadap seluruh kebijakan pemerintah daerah demi kepentingan rakyat.
Ketiga, menuntut transparansi dan akuntabilitas penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta seluruh program pembangunan yang bersumber dari uang rakyat.
Selain itu, massa juga meminta pemerintah daerah lebih serius menangani persoalan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kebersihan kota, dan pelayanan publik yang masih banyak dikeluhkan masyarakat.
Mereka juga menolak segala bentuk penyalahgunaan jabatan, praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), serta kebijakan yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat.
Dalam tuntutan lainnya, mahasiswa mendesak aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti setiap dugaan penyimpangan anggaran dan penyalahgunaan wewenang secara profesional tanpa tebang pilih.
AB-PKP juga menegaskan penolakan terhadap segala bentuk intimidasi, kriminalisasi maupun pembungkaman terhadap masyarakat yang menyampaikan kritik dan aspirasi secara demokratis.
Menurut mereka, kritik merupakan bagian penting dalam sistem demokrasi dan menjadi bentuk kepedulian masyarakat agar roda pemerintahan berjalan sesuai amanah rakyat.
“Kritik bukan ancaman bagi pemerintah, melainkan bentuk kepedulian agar pemerintahan berjalan sesuai amanah rakyat,” tegas massa aksi.
Melalui aksi damai tersebut, mahasiswa menyatakan akan terus mengawal jalannya pemerintahan Kota Padangsidimpuan demi terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan, berkeadilan dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Aksi ditutup dengan seruan yang menggema dari para peserta, yakni “Hidup Rakyat, Hidup Pemuda, Hidup Mahasiswa, Hidup Perjuangan”, sebagai bentuk komitmen mereka dalam mengawal kebijakan pemerintah dan menyuarakan aspirasi masyarakat. (Rel-HT)
