PADANG LAWAS, HARIAN TABAGSEL.com– Ratusan tenaga honor Pemerintah Kabupaten Padang Lawas menggelar aksi unjuk rasa damai, Selasa (14/1) di Kantor SKPD Terpadu Sigalagala Kecamatan Barumun.

Aksi yang tergabung dalam Forum Honorer Indonesia ini merupakan tenaga honor dari berbagai instansi/organisasi perangkat daerah Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas.

Poinnya, tenaga honor meminta agar pengabdian bartahun-tahun dihargai dengan pengangkatan PPPK penuh waktu. Lalu, kejelasan status apakah masih akan dipekerjakan berikut gajinya, atau dirumahkan.

Amatan Harian Tabagsel, para honorer ini menitikberatkan kumpul di Masjid Agung Al Munawwarah. Seterusnya melakukan long march menuju kantor SKPD Terpadu Sigalagala.

Secara tertib, honorer yang menggunakan pakaian putih hitam dan pakaian Satpol PP ini turut membawa spanduk, kertas manila yang berisi tuntutan, dan pengeras suara.

Disitu mereka Meminta kepada BKN dan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas agar mengangkat seluruh Tenaga Honorer yang terdata di data base BKN terkhusus yang berstatus R2 dan R3 untuk menjadi PPPK Penuh Waktu.

Massa juga Meminta kepada Pemerintah Kabupaten Padang Lawas agar Tenaga Honorer yang terdata di data base BKN terkhusus yang berstatus R2 dan R3 untuk tidak dirumahkan atau diberhentikan sampai diangkat menjadi PPPK Penuh Waktu.

Tuntutan selanjutnya, Menolak Keras Pemerintah Kabupaten Padang untuk mengadakan seleksi perekrutan CPNS sebelum selesainya pengangkatan PPPK yang berstatus R2 dan R3 menjadi PPPK penuh Waktu.

“Hargai pengabdian kami yang bekerja selama tahunan hingga Belasan Tahun,” kata Harkan Siregar SPd dan Hendri Aswin Hasibuan SSos berorasi.

Menanggapi tuntutan honorer, Sekda Arpan Nasution didampingi Plt Kepala BKPSDM Amir Soleh Nasution, Kakan Satpol PP dan Damkar, dan Kabid Pengadaan BKPSDM Hakim Harahap turut berhadir. Kata Sekda, berdasarkan permen PAN RB nomor 06 tahun 2024, tenaga honor yang sudah mengikuti seleksi PPPK, tidak lolos akan diangkat menjadi PPPK paruh waktu. Dan ini berlaku seluruh daerah.

“Lebih dari itu, Pemda Padang Lawas juga di tahun 2024 tidak menerima seleksi CPNS. Hanya penerimaan PPPK saja. Tentunya PPPK itu cukup diseriusi, dan diperjuangkan pemerintah,” sebut Sekda.

Pemkab Padang Lawas dalam hal ini juga tidak main-main. Setiap hari masih terus membahas nasib tenaga honor ini. Bahkan situasi demo tersebut, pihak BKPSDM masih melakukan Zoom Meeting bersama PAN RB.

“Peraturan itu dinamis, bisa sewaktu-waktu berubah. Kami juga serius memperhatikan ini,” tambah Plt Kepala Badan Kepegawaian dan Pembangunan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Amir Soleh Nasution.

Massa selanjut berdemo di Kantor DPRD. Selain tuntutan pengangkatan, honorer juga meminta DPRD Kabupaten Padang Lawas agar mengadakan RDP dengan BKPSDM Padang Lawas terkait perekrutan PPPK Tahun Anggaran 2024 di Kabupaten Padang Lawas. Dan itu berdasarkan dugaan adanya manipulasi seleksi rekrutmen PPPK yang baru selesai dilaksanakan 2024 lalu.

“Tuntutan ini akan kita perjuangkan. Dan akan kami panggil pihak-pihak terkait melakukan RDP, dan dijadwalkan secepat mungkin,” sebut Akhyar Hasibuan, ketua Komisi A didampingi anggota Rahmat Su’adi Marbun, Gontar Harahap, Ibnu Kotob, dan Yusuf Hasibuan. (tan)