PADANG LAWAS, HARIAN TABAGSEL.com– Sistem pemilihan umum di Indonesia dinilai masih jauh dari Jujur dan Ad (Jurdil) . Bahkan dianggap mundur dengan banyaknya peristiwa yang merusak proses demokrasi itu.
Hal itu diungkapkan Jo dan Ray Rangkuti dalam rapat koordinasi dan evaluasi pengawasan pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur, Bupati-Wakil Bupati, serta Walikota-Wakil Walikota 2024 bersama stakeholder, Rabu (26/2) di Aula Hotel Syamsiah Sibuhuan.
Acara yang digelar Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dan Bawaslu Padang Lawas ini melibatkan Jojo Rohi dari Komisi Pemantau Pemilu Indonesia (KPPI) dan Ray sebagai narasumber, para Forkopimda Kabupaten Padang Lawas.
Proses Pemilu, butuh 3 penyelenggara pemilu, ada KPU, Bawaslu, dan TNI/Polri. Namun upaya manipulasi suara di proses pemilu kerap terjadi. Baik dari dalam atau dari luar.
Indikatornya, ada penyelenggara yang punya kewenangan mendata. Dan ada kepentingan order dari peserta pemilu, untuk penggelembungan suara.
“Sehingga itulah perlunya 3 penyelenggara ini tadi. Kalau bicara kejahatan Pemilu, akan banyak pihak yang terlibat. Seperti money politic, bukan saja serangan fajar, penggelembungan suara juga terjadi money politic,” kata Jo.
Dampaknya, menurut Jo akan berdampak pada kinerja. Dan siklus itu terus yang terjadi.
“Yang ada, bisa saja hanya aatu tahun terakhir jabatan kepala daerah itu yang betul membangun,” ungkap Jo.
Ray Rangkuti juga berpendapat, politik uang itu tidak lebih 30 persen berpengaruh tingkat pemilih. Dan itu menunjukkan tidak ada gunanya peserta pemilu banyak-banyak menyawer.
“Nah itulah nanti yang perlu di evaluasi sesuai kegiatan hari ini,” sebut Ray.
Model kampanye empatik ke depan juga jadi cara jitu mempengaruhi pemilih. Tidak perlu harus mengumpulkan banyak orang, lalu membuat acara dangdutan.
“Cukup berempati pada warga yang membutuhkan bantuan, seperti orang sakit yang tidak pernah dapat perhatian dari pemerintah sebelumnya. Model kampanye ini akan cepat sampai ke masyarakat,” ujar Ray Rangkuti. (Parningotan Aritonang)
