PADANGSIDIMPUAN, hariantabagsel.com- Gelombang aksi demonstrasi, masih terus terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Tidak ketinggalan, massa GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia) menggelar aksi unjuk rasa di kantor DPRD Kota Padangsidimpuan, Rabu (3/9/2025) sore.
Massa membawa 7 tuntutan, dan meminta agar anggota DPRD menyatakan sikap terhadap tuntutan mereka.
Pantauan, massa GMNI lebih dulu berkumpul di alun-alun Alaman Bolak, Kota Padangsidimpuan, dan kemudian melakukan longmarch menuju kantor DPRD.
Sampai di depan Kantor DPRD, massa disambut beberapa anggota dewan, dan mendapat pengawalan penuh dari Polisi dan TNI. Dan kemudian melakukan orasi secara bergantian.
Ketua DPC (Dewan Pimpinan Cabang) GMNI Kota Padangsidimpuan, Pahmi Yahya Damanik, melalui orasinya menyampaikan, GMNI menyoroti kondisi dan situasi yang terjadi saat ini, karena kekecewaan dan ketidakpuasan rakyat.
“Kami menilai, Anggota DPR gagal sebagai representasi rakyat. Dan maraknya tindakan represif kepolisian dalam merespon ekspresi ketidakpuasan tersebut,” ungkap Pahmi.
Eskalasi dari masalah sosial politik ini bukan hanya menciptakan ketegangan di ruang publik, tetapi juga mengikis kepercayaan rakyat terhadap institusi-institusi yang ada.
Melihat kondisi tersebut, Pahmi mengatakan, GMNI Kota Padangsidimpuan menyatakan sikap dan membawa 7 tuntutan ke hadapan anggota DPRD Kota Padangsidimpuan.
“Ada 7 pernyataan sikap yang kami bawa, dan kami minta agar direspon oleh anggota DPRD Kota Padangsidimpuan,” ucap Pahmi.
Pahmi menjelaskan, adapun 7 tuntutan itu, pertama, massa GMNI meminta agar Undang-Undang perampasan aset segera disahkan. Kedua, menuntut agar Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), mengambil langkah hukum berupa pemecatan setiap anggota DPR atas pernyataan provokatif yang menyebabkan kerusuhan dan terganggunya stabilitas keamanan negara.
“Ketiga, menuntut agar DPR mengutamakan aspirasi rakyat dan membuka ruang dialog atas tuntutan pembahasan kenaikan tunjangan fantastis DPR yang menyakiti hati rakyat,” sebutnya.
Selanjutnya, Pahmi juga meminta agar dilakukan reformasi di tubuh Polri.
“Menegaskan kembali tugas fungsi Polri, mengayomi dan melindungi masyarakat, bukan jadi tameng para pejabat dalam menindas rakyat,” ujarnya.
Kemudian, meminta Polri agar memastikan kepada seluruh jajaran di daerah untuk tidak melakukan tindakan represif kepada rakyat yang berdemonstrasi.
“Tangkap dan proses hukum secara transparan anggota dan komandan yang melakukan dan memerintahkan tindakan kekerasan yang melanggar HAM,” tegas Pahmi.
GMNI juga membawa isu permasalahan lokal yang dianggap krusial, dan menyangkut kepentingan hidup masyarakat Kota Padangsidimpuan.
“Dan terakhir, kami meminta kepada DPRD Kota Padangsidimpuan, untuk mendesak Pemerintah Kota Padangsidimpuan, agar segera menyelesaikan pembangunan saluran irigasi, yang menyebabkan lumpuhnya perekonomian para petani di kecamatan Padangsidimpuan Batunadua,” ungkap Pahmi.
Pahmi menegaskan, GMNI senantiasa bersama gerakan perlawanan, dengan tetap menjaga kemurnian gerakan, dan setia berpihak kepada rakyat.
“Dan aksi kami hari ini, murni atas panggilan hati nurani. Tidak ada pihak manapun yang menunggangi, dan kami ingin berjalan dengan damai tanpa ada aksi-aksi yang merugikan,” pungkasnya.
Aspirasi yang disampaikan massa, ditanggapi Ketua DPRD Kota Padangsidimpuan, Sri Fitrah Munawaroh Nasution, didampingi Wakil Ketua, Rusydi Nasution, Ketua Fraksi PDIP, M Fajar Dalimunthe dan Maulana Harahap dari Fraksi Golkar dengan pengawalan dari Kapolres Padangsidimpuan, AKBP Wira Prayatna.
“Apa yang menjadi aspirasi adik-adik dari GMNI, akan kami sampaikan ke pemerintah pusat. Karena tugas kami, hanya menyerap aspirasi,” kata Munawaroh.
Ketua DPRD dari Partai Golkar ini juga mengatakan, khusus untuk masalah irigasi yang menjadi kebutuhan masyarakat, akan mereka tindak lanjuti dan meminta kepada pemerintah Kota padangsidimpuan, untuk segera diselesaikan.
“Kami siap dikawal untuk mengawasi, agar poin ketujuh (soal irigasi), dapat segera terealisasi.” Ucap Munawaroh.
Aksi massa GMNI mendapat pengawalan ketat dari personel Polri dan TNI dan Satpol PP. Aksi berjalan aman dan kondusif, hingga massa aksi membubarkan diri. (Oryza)
