TAPANULI SELATAN, HARIAN TABAGSEL.com- Pemerintah sebagai pemegang mandat tertinggi masyarakat untuk mengelola anggaran negara diberikan kewajiban oleh Undang-Undang untuk menyalurkan pajak dan penghasilan negara bukan pajak kembali ke masyarakat dengan melakuan penyerapan Anggaran Pemerintah Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pemerintah Belanja Daerah (APBD) bagi pemerintah daerah untuk kemashalatan bersama.
Putra daerah asal Sipirok yang berkiprah di Jakata, Ir. Chandra Rambey, M.Sc mengatakan bahwa dalam penerapannya seringkali anggaran yang telah direncanakan bersama antara eksekutif (pemerintah pusat dan daerah) dan legistlatif (DPR dan DPRD) tidak semua nya terserap untuk disalurkan, sehingga memunculkan istilah SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran).
CEO PT Provalindo Nusa/Advisor dan Consulting, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua REI DKI Jakarta Bidang Research dan Hubungan International ini mengatakan berdasarkan Permendagri nomor 13 tahun 2006 dan nomor 77 tahun 2020, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
SiLPA pada dasarnya kata pria kelahiran 1 September 1970 ini merupakan sisa anggaran tahun lalu yang dapat dibawa dan digunakan kembali pada tahun berikutnya.
“Secara umum SiLPA dapat dilihat dalam 2 perspektif, yakni sisa lebih anggaran dapat dikatakan surplus dikarenakan pemerintah dapat menghemat dan mengoptimalisasi anggaran untuk digunakan sebagai surplus di tahun anggaran selanjutnya,” tutur Chandra yang juga diketahui ikut membantu pemerintah sebagai salah satu konsultan yang merencanakan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur ini.
Namun disisi lain sisa lebih anggaran tersebut dapat dilihat juga sebagai ketidakmampuan pemerintah untuk memaksimalkan perencanaan anggaran untuk mencapai target-target pembangunan yang telah disusun apalagi bila capaian indikator pembangunan tidak mencapai level pembangunan yang optimal.
“Hal tersebut acap kali terjadi di Pemerintah Daerah dimana tingkatan SiLPA relatif tinggi dibanding rata-rata Nasional,” ujar Chandra yang meraih Insinyur tekhnik sipil dari Universitas Parahyangan (UNPAR) dan mendapatkan gelar Magister Tekhnik Sipil dari Universiti Teknologi Malaysia UTM) pada tahun 2002.
Sebagai contoh katanya Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan memiliki serapan 80 persen dari total anggaran Tahun 2022, sehingga SiLPA mencapai Rp348 Milliar.
“Beberapa faktor yang menyebabkan SILPA cukup tinggi dilevel Pemerintah Daearah, antara lain, adanya ketimpangan antara tingginya angka Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan anggaran yang ditetapkan,” tutur Chandra yang juga President Of The Board Of Directors atau CEO dari PT Provalindo usa yang bergerak dalam dunia konsultasi bisnis property dan perkebunan ini.
Seringkali kata pria yang menamatkan sekolah SMA nya di Kota Padangsidimpuan pada tahun 1995 ini Pemerintah Dearh menetapkan target PAD yang moderat demi mengamankan kepastian sumber pendanaan belanja daerah atau untuk mendapatkan penilaian kinerja yang “baik” karena realisasi lebih tinggi dibandingkan dengan target.
“Kemudian penyerapan anggaran terlalu berkonsentrasi pada belanja modal di akhir masa anggaran sehingga tidak efektif memberikan dampak langsung kepada masyarakat,” imbuh pria yang sudah lebih dari 20 tahun bergelut di dunia konsultan ini.
Hal tersebut menyebabkan pemerintah tidak dapat mencapai target-target yang sebelumnya telah dicanangkan didalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah sehingga sehingga pembangunan gagal tercapai secara signifikan.
“Secara good governance atau tata kelola, pemerintah daerah mendapat penilaian buruk oleh lembaga audit negara yakni Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mengakibat pada tahun anggaran selanjutnya harus direvisi,” katanya.
Oleh karena itu menurutnya sangat penting bagi pemerintah untuk melakukan perencanaan anggaran secara meyeluruh serta melakukan manajemen penyerapan anggaran yang optimal sehingga anggaran tersalurkan tepat sasaran kepada masyarakat.
“Mengingat Anggaran Negara sendiri berasal uang masyakarat yang tentu harus balik kembali ke masyarakat untuk mencapai kesejateraan umum,” beber pria yang juga pernah di percaya sebagai salah satu konsultan Bank Dunia di Indonesia dengan Mott MacDonald Indonesia ini. (PAP)
