PADANG LAWAS, HARIAN TABAGSEL.com– Pemerintah Kabupaten Padang Lawas (Pemkab Palas) mengalami defisit anggaran mencapai Rp100 Miliar lebih. Belanja pegawai diperkirakan mencapai 60 persen lebih dari total Rp1,06 Triliun anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemkab Palas tahun 2024. Hal itu terungkap saat pembahasan di Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan Badang Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Palas baru-baru ini.

Juru bicara Banggar DPRD, M Ike Taken Hasibuan, dan Wakil Ketua Banggar DPRD H Irsan Bangun Harahap menyebutkan rincian anggaran yang tak bisa dibayarkan. Data itu diterima dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Palas.

Dengan rincian TPP ASN (3 bulan) sebesar Rp10.892.556.672, Gaji TKS (3 bulan) Rp9.266.434.968, Siltap (3 bulan) Rp15.900.000.000, Selisih Silpa Rp26.048.603.883, perkiraan PAD tidak tercapai sebesar Rp30.000.000.000, retensi+sisa adendum Rp5.300.000.000, hutang BPJS Rp2.000.000.000, dan sisa hutang 2022 di OPD sebesar Rp1.500.000.000. Total defisit anggaran Pemkab Palas diperkirakan mencapai Rp100.907.635.566.

Beban belanja pegawai diperkirakan naik cukup signifikan. Mulai dari TKS sebesar Rp37 Miliar, PPPK sebesar Rp75 Miliar, PNS mencapai Rp255 Miliar, TPP sebesar Rp51 miliar.

“Belum lagi ditambah siltap kepala dan perangkat desa. Makanya untuk belanja pegawai saja lebih Rp500 Miliar. Belum lagi dana tranfers dana desa berkisar Rp230 miliar. Plus biaya pemilu, Rp13 Miliar untuk Bawaslu, Rp36 Miliar di KPU, dan sebesar Rp5 miliar di TNI/Polri. Ditambah defisit berkisar Rp100 Miliar,” kata Ike Taken yang diamini Ketua DPRD Amran Pikal Siregar.

Dan menurut Irsan, wakil ketua DPRD, diperkirakan penerimaan 155 PPPK yang akan datang terkendala. Besar kemungkinan tidak akan ditampung. Sebab, tidak ada uangnya lagi.

“Tidak ada uangnya,” kata Irsan Bangun.

Sedang PAD untuk tahun anggaran 2024, Pemkab Palas menarget PAD sebesar Rp61 Miliar. Angka ini turun dari tahun sebelumnya sebesar Rp87 Miliar.

Terkait ketekoran anggaran ini, Sekda Arpan Nasution selaku Ketua TAPD belum bersedia dikonfirmasi. Baik defisit ataupun ditundanya kemungkinan besar penerimaan 155 PPPK.

“Maaf ya adinda,” kata Sekda sembari mengangkat tangan. (tan)