PADANGSIDIMPUAN, hariantabagsel.com- Menggebu-gebunya niat Pemerintah Kota Padangsidimpuan terhadap program Pembukaan Sekolah Rakyat di Kota Padangsidimpuan mendapat respon dari berbagai kalangan.
Setelah sebelumnya dikritisi pengamat pendidikan, kali ini kritik datang dari Ketua Fraksi Golkar DPRD Kota Padangsidimpuan, H. Purnadi, SE, pada Jumat (18/4/2025) yang menyampaikan pandangannya terkait rencana Pemerintah Kota Padangsidimpuan untuk membuka Sekolah Rakyat.
Ia mengingatkan agar Pemko bersikap hati-hati dalam merancang, mengkaji, dan melaksanakan program tersebut agar tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.
Sekolah Rakyat akan dinilai memperlebar kesenjangan sosial, karena disediakan khusus untuk siswa miskin dan miskin ekstrem.
Pelabelan Sekolah Rakyat sebagai sekolah khusus siswa miskin dikhawatirkan mempengaruhi secara negatif kejiwaan serta melekat di diri siswa.
Menurut H. Purnadi, pendirian sekolah baru tentu akan berdampak pada meningkatnya kebutuhan tenaga pendidik, yang secara langsung akan berimbas pada anggaran daerah, khususnya dalam hal penggajian guru, sementara saat ini Kota Padangsidimpuan belum memiliki kuota penerimaan CPNS ataupun P3K untuk tenaga pendidik.
Oleh karena itu, ia menilai perlu ada kajian mendalam mengenai urgensi dan keberlanjutan program ini.
“Jangan hanya tergiur atas penyampaian Presiden Prabowo dalam satu kesempatan mengatakan pembangunan satu Sekolah Rakyat membutuhkan anggaran Rp150 miliar,” ucapnya.
Selain itu, ia juga menyoroti rencana penempatan Sekolah Rakyat di bawah kewenangan Dinas Sosial. Menurutnya, hal ini patut dikaji ulang karena Dinas Sosial memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang kesejahteraan sosial, bukan pendidikan. Sementara itu, pengelolaan institusi pendidikan merupakan ranah dari Dinas Pendidikan.
Ketidaktepatan ini dikhawatirkan akan berdampak pada kurang maksimalnya pelaksanaan program Sekolah Rakyat.
H. Purnadi menyarankan agar Pemko Padangsidimpuan lebih fokus pada peningkatan mutu dan kualitas sekolah yang telah ada.
Ia juga turut mendorong gagasan agar pemerintah daerah lebih memperkuat sektor ekonomi masyarakat seperti melalui upaya renovasi Pasar Inpres di Kelurahan Padang Matinggi dan Kelurahan Sadabuhan, serta revitalisasi terminal-terminal yang ada di Kota Padangsidimpuan.
“Peningkatan infrastruktur ekonomi dan transportasi akan memberikan dampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat. Ini penting agar pembangunan tidak hanya fokus pada satu sektor saja, tapi juga mendukung pergerakan ekonomi secara menyeluruh,” ujarnya.
H. Purnadi berharap Pemko Padangsidimpuan dapat mempertimbangkan berbagai masukan tersebut demi terciptanya program pembangunan yang efektif, efisien, dan berkelanjutan bagi kesejahteraan warga kota Padangsidimpuan. (Anas Nasution)
