PADANGSIDIMPUAN, hariantabagsel.com– Heboh-heboh soal kejadian OTT KPK beberapa hari lalu di Kabupaten Mandailing Natal dan penyegelan salah satu kantor kontraktor di Kota Padangsidimpuan membuat beberapa nama dikait-kaitkan padahal pada saat itu kepastian informasi masih simpang siur yang pada akhirnya merugikan nama baik sejumlah orang.
Hal ini dimulai dengan munculnya pesan berantai dari aplikasi perpesanan WhatsApp yang menyebar ke sejumlah orang baik itu elit politik bahkan juga wartawan dan pejabat publik serta menjadi konsumsi liar di masyarakat yang keakuratan kebenarannya sangat diragukan.
Berikut salah satu pesan berantai yang juga masuk ke redaksi hariantabagsel.com, “Kabar angin yang di OTT Syahrul Pasaribu, Rahman Nasution, Khairun (info Edy Sofyan, mantan Kepala Kesbangpol Sumut)”.
Bahkan pesan ini mencatut nama mantan Kepala Kesbangpol Sumut, Edy Sofyan sebagai pemberi informasi.
Kemudian ada lagi pesan berantai lainnya yang berbunyi, “Kegiatan ott jam 9 pagi oleh kpk Yang sudah di amankan Kirun (Komisaris PT. DNG) Dugaan pejabat yang di amankan Rahmat Nasution, Sahrul Pasaribu”.
Lantas atas dasar pesan berantai inilah kemudian muncul pemberitaan di sejumlah media online dan semakin memperkuat dugaan bahwasanya benar adanya kejadian OTT KPK itu melibatkan nama-nama dalam pesan berantai.
Meski kemudian belakangan pesan berantai itu terbantahkan seiring keterangan pers dari KPK dan juga klarifikasi di sejumlah media online lainnya dari nama-nama yang dikaitkan tersebut khususnya mantan Bupati Tapsel, Syahrul Pasaribu dan Ketua DPRD Tapsel, Rahmat Nasution.
Kejadian OTT KPK ini memang sangat mengejutkan mengingat senyapnya operasi yang dilakukan. Sehingga isu dan gosip berkembang liar tidak terkendali dan menyebabkan beberapa nama dirugikan.
Jika dianalisa secara sederhana, mengapa isu ini bisa begitu sangat meyakinkan, maka perlu ditarik ke belakang sejarah nama yang dikait-kaitkan dengan nama kontraktor yang kantornya di segel KPK.
Pada saat Syahrul Pasaribu menjadi Bupati Tapsel, diketahui khalayak ramai bahwa PT DNG adalah salah satu kontraktor yang mengerjakan sejumlah proyek di Tapsel.
Sehingga tidak heran begitu isu ini bergulir, maka langsung dipercayai. Meskipun kemudian di belakang hari dalam perjalanannya ada isu ketidakharmonisan antara mereka berdua.
Sementara untuk Rahmat Nasution diketahui khalayak umum bahwa antara pemilik DNG yakni Kirun adalah sahabat sejak lama dan selalu berkolaborasi dalam beberapa hal dan pernah dalam satu keanggotaan kepartaian.
Jadi tidak heran jika karena kedekatan hubungan kedua nama dengan PT DNG maka mereka dikait-kaitkan ikut terkena OTT KPK dan langsung dipercayai publik.
“Hal ini menjadi pengingat agar kita lebih mengedepankan kroscek. Karena bisa berakibat fatal dapat merugikan nama baik orang,” ujar pengamat publik, UF Hasibuan.
Sebelum dua nama tersebut muncul, sebenarnya nama yang pertama kali muncul dikaitkan ikut terkena OTT adalah Bupati Tapsel, Gus Irawan Pasaribu.
Sejumlah pejabat Tapsel yang tidak berkenan namanya dimuat, membantah dengan tegas dan menjelaskan bahwa Bupati Tapsel tidak terlibat serta sedang berada di luar Tapsel.
Mereka bersikeras Bupati Tapsel tidak ada hubungannya sama sekali dengan OTT KPK tersebut. Dan hasilnya memang isu tuduhan itu akhirnya terbantahkan.
Selain itu ada lagi nama yang dikaitkan, isu yang sempat juga membuat heboh meskipun hanya sesaat tidak selama 2 nama pertama disebutkan adalah Wakil Walikota Padangsidimpuan, Harry Pahlevi Harahap.
Hal ini bisa diterima dan diyakini publik dikarenakan Harry Pahlevi baru saja diterpa pelaporan oleh sejumlah organisasi atas dugaan pengutipan uang untuk jadi pejabat ke KPK.
“Jadi pada saat info OTT ini tersebar. Banyak yang dikaitkan. Apalagi Wakil Walikota Padangsidimpuan baru saja dilaporkan ke KPK juga, jadi nama dia juga terseret. Karena kan tidak ada yang tahu awalnya atas kasus apa KPK melakukan OTT. Makanya isu itu begitu liar dan mengaitkan sejumlah nama yang dinarasikan berpotensi,” jelas UF Hasibuan.
Diluar itu, kegelisahan dan ketidaknyamanan tidak bisa ditutupi oleh sejumlah ASN terutama para pejabat baik di Tapsel dan Kota Padangsidimpuan terkait OTT tersebut.
Hal ini dibuktikan dengan massifnya mereka mengejar informasi dari sejumlah sumber tentang kepastian OTT tersebut mengingat sejumlah tokoh utama disebut terlibat.
UF Hasibuan menyayangkan oknum yang menyebar informasi tidak benar tersebut karena menyebabkan kegelisahan serta ketidaknyamanan baik secara psikologis maupun secara politik di Tabagsel.
“Mulak Tondi Tu Badan buat semua nama yang dikaitkan padahal tidak terlibat sama sekali, karena pastinya mereka sudah menjadi tidak nyaman, nama baiknya dirugikan tentu mengganggu psikologisnya dan menyebabkan kegelisahan bagi keluarga dan orang sekitarnya. Sekali lagi ini jadi pengingat buat kita semua untuk selalu mencari tahu kebenarannya terlebih dahulu,” katanya.
Namun terlepas dari itu semua, UF Hasibuan juga mengingatkan para pejabat publik untuk menghindari dan tidak melakukan perbuatan melawan hukum seperti korupsi karena perbuatan itu mengkhianati rakyat. (***)
