TAPANULI SELATAN, HARIAN TABAGSEL.com-Partai Golongan Karya (Golkar) Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), prihatin terhadap berbagai program Pemkab Tapsel di bawah kepemimpinan Dolly Pasaribu khususnya dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dilihat dari rendahnya serapan APBD tahun 2022 yang hanya sekitar 80 persen saja.
Ketua DPD Partai Golkar Tapsel, H. Rahmat Nasution, di Desa Bandar Hapinis, Kecamatan Muara Batang Toru, Selasa lalu pada saat pelantikan Pengurus Kecamatan Golkar Muara Batangtoru, hasil Musyawarah Kecamatan Luar Biasa (Muscamlub) Golkar menyinggung banyaknya program yang tidak dilaksanakan padahal sudah tertuang di APBD, menyebabkan serapan anggaran APBD pada tahun 2022 lalu hanya sekira 80 persen. Hal ini menyebabkan SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) membengkak, mencapai Rp344 miliar lebih yang sebelumnya diperkirakan sekitar Rp300 miliar.
“Padahal kurun waktu sembilan tahun sebelumnya (Saat golkar berkuasa dan Bupatinya Syahrul Pasaribu) serapan anggaran selalu di atas 90 persen. Kondisi seperti ini yang dirugikan adalah warga masyarakat Tapsel karena mereka tidak dapat menikmati pembangunan,” sambung pria yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua DDRD Tapsel.
Kaitannya dengan upaya peningkatan ekonomi masyarakat dengan akses dan infrastruktur yang semakin memadai menjadi terkendala, dengan banyaknya SiLPA maka dana atau uang menjadi idle (menganggur) atau mengendap di rekening Pemkab Tapsel yang di tempatkan di Bank, sehingga pembangunan tidak dapat dinikmati masyarakat.
Jika program pembangunan dilaksanakan tepat waktu, maka dipastikan akan menyerap tenaga kerja lokal. Implikasinya, terjadi perputaran uang dan pendapatan masyarakat bertambah. Semua sektor kehidupan akan semakin membaik.
Banyaknya program yang tidak dikerjakan inilah yang antara lain menyebabkan peringkat kesejahteraan (IPM/Indeks Pembangunan Manusia) di tahun 2022 menurun. Dari peringkat 20 ke 21 dilangkahi Kabupaten Paluta dari peringkat 21 ke peringkat 20 dari 33 kabupaten/kota di Sumut.
Rahmat mengatakan, dari uraian itu, Rp10 miliar lebih uang yang seharusnya mendorong pemulihan dan peningkatan ekonomi masyarakat di dua kecamatan itu, tapi justru uangnya mengendap begitu saja.
“Itu baru di Dinas PUPR! Bagaimana pula di dinas lain seperti Dinas Kesehatan maupun program di kecamatan lainnya yang juga banyak tidak dikerjakan dan membuat rakyat rugi,” terangnya.
Seharusnya, Bupati Dolly Pasaribu jeli dan sensitif terhadap pemanfaatan anggaran daerah sesuai aturan yang berlaku. Karena pengaruhnya tak sebatas pada perbaikan infrastruktur, tapi cakupannya luas yang muara akhirnya peningkatan kesejahteraan.
Rahmat yang selalu jadi Ketua DPRD Tapsel selama dua periode atau saat Syahrul Pasaribu menjadi Bupati Tapsel sebelum kalah pada pemilu tahun lalu oleh Gerindra khawatir, jika kondisi ini berlarut dan tidak ada evaluasi, tidak menutup kemungkinan ke depan, Tapsel di segala bidang akan semakin terdegradasi hingga mengalami kemunduran.
Sebelumnya Anggota DPRD Dapil Kecamatan Muara Batangtoru, Zulkarnain Dalimunthe yang juga Ketua Komisi B DPRD Tapsel mengatakan, berbagai program yang tidak dikerjakan tahun 2022 khususnya di Dinas PUPR yang mengakibatkan membengkaknya SiLPA, di Muara Batangtoru sebanyak Rp5,7 miliar.
Yakni, peningkatan Jalan Simpang Hutaraja – Mabang Rp1,5 miliar, lanjutan Jalan Bandar Hapinis – batas PT. MIR Rp3,7 miliar, lanjutan cor jalan Batang Toru – Bandar Hapinis Rp548, 5 juta.
Demikian juga diungkapkan Andesmar Siregar Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Tapsel. Di Kecamatan Marancar, pembangunan infrastruktur di Dinas PUPR yang tidak dilaksanakan tahun 2022 mencapai Rp5 miliar.
Yaitu, jalan keliling Gapuk Tua – Gapuk senilai Rp2,3 miliar, rekonstruksi jalan Pasar Sempurna Rp 697 juta, lanjutan Jalan Tanjung Dolok – Tugu Siranap senilai Rp1,5 miliar dan peningkatan jalan keliling Marancar Godang – Suka Mulya Rp 498 juta.
Untuk itu Golkar Tapsel demi untuk memperbaiki kondisi Tapsel yang memburuk ini mengajak seluruh masyarakat Tapsel untuk memenangkan Golkar pada pemilu mendatang. Karena sejarah telah mencatat selama sepuluh tahun (2010 sampai 2020), Bupati dan Ketua DPRD Tapsel dijabat kader Golkar (Sebelum dikalahkan Gerindra pada pemilu lalu yang saat ini menguasai jabatan Bupati dan Ketua DPRD sedangkan Golkar hanya mendapatkan jabatan Wakil Bupati dan Wakil Ketua DPRD).
“Untuk memperbaiki kondisi Tapsel ini, mari bersama-sama memenangkan Golkar dengan memilih calon legislatif yang kita usung nanti. Mulai DPRD kabupaten, DPRD provinsi hingga DPR RI. Kemenangan Golkar menjadi jembatan emas menghantarkan kader terbaik atau pun calon usungan Golkar pada pemilihan kepala daerah di Tapsel nantinya sekaligus mengembalikan Ketua DPRD di tangan kader Golkar,” pesan mantan Ketua DPRD Tapsel 2 periode ini sebelum di degradasi Gerindra pada pemilu lalu.
Sementara itu, H. Syahrul M. Pasaribu, eks Bupati Tapanuli Selatan dua periode berturut-turut itu mengingatkan, sejarah telah mencatat pembangunan dan berbagai kemudahan lebih mudah didapat dan sudah dirasakan masyarakat dimasa Golkar jadi partai penguasa.
“Mari kembalikan masa emas Indonesia itu dengan jayakan Golkar, termasuk di Tapsel. Kita konsolidasikan semua potensi agar dapat menang dan harapan masyarakat kembali dapat kita wujud nyatakan secara terencana dan berkesinambungan,” ajak Syahrul. (Ran)
